Soal Revisi UU KPK, Luhut: Pemerintah Ingin Memperkuat

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berbicara mengenai pemberantasan korupsi. Ia pun banyak memuji kinerja KPK.

"Mungkin embrio yang bagus kita lihat adalah KPK yang mampu memberikan contoh di tengah-tengah kegalauan kita mengenai korupsi. Kalau koreksi masing-masing, ada berapa banyak kepatuhan saya akan kebenaran ini," ungkap Luhut.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Konderensi Nasional Korupsi (KNPK) 2015 di Gedung Nusantara V, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2015). Menurut Luhut, potensi korupsi muncul karena adanya kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan.

"Pengawasan dan ketauladanan kunci di sini. Kita beruntung ada KPK, pengawasan cukup, ketauladanan minus. Ini harus diperbaiki," kata Luhut kembali memuji KPK.

Untuk itu Luhut meminta agar semua pihak dapat membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab menurutnya, jika dikerjakan secara bersama-sama mala korupsi akan dapat diberantas.

"Peraturannya lengkap. Peraturannya cukup, KPK cukup. Apa bisa sendiri? Tidak. 60 persen kalau rame-rame, negeri akan lebih baik dari pada sekarang. Arah kebijakan dan strategi pencegahan korupsi juga sudah jelas. Harmonisasi peraturan, penguatan kelembagaan dan sebagainya. Membutuhkan pemimpin yang memberikan contoh. Kata kunci di situ," papar letjen purnawirawan ini.

Dengan kepemimpinan yang bagus dan dapat memberikan contoh, disebut Luhut maka itu akan dapat mengurangi tindak korupsi. Untuk itu pemerintah berencana memperkuat KPK.

Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK menurut Luhut dilakukan pemerintah bukan untuk mengurangi kekuatan dari KPK namun sebaliknya. Ia meminta agar KPK juga dapat mengintrospeksi apa saja kekurangannya.

"Pemerintah ingin KPK diperkuat, kalau sana sini perbaikan, bukan konteks memperlemah. Saya salah satu berada di paling depan memperkuat KPK. Tetapi KPK juga harus introspeksi apa yang perlu diperbaiki agar lebih tangguh ke depan," tutur Luhut.

Forum ini dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla yang mewakili Presiden Joko Widodo. Hadir sejumlah tokoh dan pejabat di antaranya PLT Ketua KPK Taufiquerachman Ruki, Menaker Hanif Dhakiri, dan MenPAN RB Yuddy Crrisnandi.

Selain itu tampak juga Ketua KPU Husni Kamil Malik, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Sementara itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah hadir mewakili Ketua DPR Setya Novanto yang seharusnya menjadi pembicara. (ear/tor)