Anggota MKD Debat Saham Freeport, Akbar: Bukan Urusannya Pimpinan DPR!

Jakarta - Anggota MKD berdebat setelah mendengarkan rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto-pengusaha Reza Chalid-Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin. Ada anggota yang merasa tak mendengar ataupun membaca pembahasan soal permintaan saham Freeport.

Anggota MKD Sarifuddin Sudding menjadi yang pertama melakukan interupsi setelah rekaman berdurasi 1 jam 27 menit itu diperdengarkan di ruang sidang. Sudding merasa tak mendengar soal permintaan saham dari Novanto dan Reza Chalid.

Kemudian Ridwan Bae menginterupsi. Ridwan merasa rekaman itu tak menunjukkan hal-hal mengerikan yang digambarkan selama ini, bahkan, dia merasa Novanto tak melakukan hal yang melanggar aturan di percakapan itu.

Sementara Ketua MKD Surahman Hidayat ingin rapat segera diakhiri, karena merasa ada kesepakatan rapat ditutup setelah mendengarkan rekaman. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang memperkuat Surahman. Junimart juga menyoroti cara MKD memperlakukan Sudirman.

"Kita harus sepakati jangan dudukan beliau sebagai terdakwa, tinggal sekarang bagaimana kita mencermati hasil-hasil temuan selama persidangan. Kita pelajari lah nanti, tidak perlu kita perdebatkan," kata Junimart di ruang sidang MKD, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Rabu (2/11/2015).

Junimart lalu berniat membacakan transkrip yang memuat percakapan soal permintaan saham. Namun Sudding tak mau, meminta Sudirman yang menjawab.

Lalu anggota MKD Akbar Faizal menginterupsi. Akbar mau menanggapi Sudding, tapi ditolak oleh politikus Hanura itu. Akhirnya Akbar tetap bicara dengan berdalih berbicara ke Sudirman. Akbar pun membacakan transkrip yang memuat soal permintaan saham, ada tiga halaman yang dibacakan Akbar.

Setelah Akbar bicara, interupsi ramai dari Ridwan Bae dan anggota MKD dari Gerindra Supratman. Supratman menyebut angka-angka yang dibicarakan Novanto dan Reza Chalid adalah soal divestasi, bukan saham. Akbar menegaskan permintaan saham ataupun pembahasan soal divestasi tetap bermasalah.

"Itu bukan urusannya pimpinan DPR. Etik tidak pimpinan DPR mengurus itu?" tandas Akbar. (tor/tor)