Jokowi Ora Sudi

Jakarta - Bukan tanpa alasan Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan kasus pencatutan Presiden dan Wapres ke MKD DPR. Selain karena tekad membasmi pemburu rente, Sudirman sebenarnya sudah mengantongi lampu hijau dari Presiden Jokowi yang memang ora sudi namanya dicatut sembarangan.

Presiden Jokowi berulangkali mendorong MKD mengusut kasus ini sampai tuntas. Presiden bahkan secara khusus mewanti-wanti MKD DPR agat tidak diintervensi oleh pihak mana pun.

"Ya saya mendukung penuh proses di MKD dan sudah saya sampaikan bolak-balik, saya menghormati proses yang ada di MKD dan jangan sampai ada yang intervensi," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015).

Ya memang nyatanya Presiden tidak happy namanya diotak-atik orang lain, apalagi untuk minta saham PT Freeport Indonesia. Saat mendengar namanya dicatut dalam pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Reza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Presiden langsung bereaksi tegas, ora sudi!

Ora sudi adalah ungkapan bahasa Jawa yang konotasinya cukup keras, yang artinya kurang lebih adalah tidak bersedia atau tidak butuh.

Kisah 'ora sudi' itu terungkap di sidang MKD DPR. Menteri ESDM Sudirman Said-lah yang mengungkap respons tidak senang Jokowi itu, saat anggota MKD Acep Adang Ruhiat menanyakan bagaimana respons RI 1 saat Sudirman berkoodinasi sebelum melapor ke MKD DPR.

"Yang kami sampaikan adalah peristiwa bahwa Pak SN dan MR menyebut nama Presiden untuk meminta saham dan meminta saham listrik dan tanggapan Presiden sambil ketuk meja katakan: ora sudi! Enak saja jual-jual nama," kata Sudirman Said dalam rapat MKD DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Ketua MKD DPR Surahman Hidayat yang duduk di kursi Ketua Sidang pun menimpali sembari bercanda. "Teusudi teuing kalau bahasanya Pak Acep," seloroh Surahman memancing senyum sejumlah anggota MKD.

Sudirman Said memang sudah mempertimbangkan masak-masak sebelum ia melapor ke MKD DPR. Dia sudah berkoordinasi dengan Presiden sebanyak tiga kali, dengan Wapres pun Sudirman Said berkoordinasi langsung.

Wajar saja jika pernyataan-pernyataan Presiden dan Wapres mendukung MKD mengusut tuntas perkara ini. Namun demikian sidang pertama MKD DPR terkait kasus Setya Novanto malah kurang memuaskan masyarakat. Sudirman Said dicecar habis-habisa soal legalitas rekaman, ada juga yang masih mempersoalkan legal standing.

Beberapa anggota MKD juga bersikeras agar rekaman lengkap pernyataan Novanto soal Freeport yang sudah diserahkan Sudirman Said ke MKD tidak diputar hari ini. Hal ini memancing keprihatinan sejumlah komponen masyarakat. Sejumlah komponen masyarakat melihat sidang MKD seperti debat kusir, anggota MKD seolah mengeroyok Sudirman Said.

Namun sejumlah anggota MKD seperti Sarifuddin Sudding, Akbar Faizal, Junimart Girsang, dan beberapa lain masih jelas terlihat ingin kasus ini diusut tuntas. Tentu saja anggota MKD DPR lain juga punya tanggung jawab besar menjawab aspirasi rakyat. Tentu tidak ada yang mau rakyat menjadi ora sudi kepada mereka lagi.

(van/nrl)