.webp)
"Kita semua pertimbangkan, PT DI sudah diajak bicara tapi tidak ada respons, dan tahun 2010 kita memikirkan untuk meningkatkan kekuatan TNI," ujar Kadispen TNI AU Marsma Dwi Badarmanto di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2015).
Badarmanto mengatakan, pihak TNI AU sudah sejak dari 2010 melakukan pengkajian terkait rencana pembelian helikopter ini. Kesimpulannya, helikopter AgustaWestland dinilai paling laik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Badarmanto juga mengatakan sebaiknya PT DI sejak awal mengusulkan atau memberi masukan terkait jenis pesawat lain yang akan dibeli oleh TNI AU.
"Bagaimana menawarkan pesawat Ciugar yang harusnya kita terima sampai sekarang belum jadi. Coba tanya ke PT DI, benar enggak pesawat itu dibikin PT DI?" katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah belum memutuskan apa-apa terkait polemik helikopter kepresidenan dan VVIP ini. Presiden Jokowi akan merapatkan masalah ini dalam waktu dekat bersama menteri dan pihak terkait.
"Ini mesti diluruskan. Jadi, mengenai helikopter sampai hari ini sebenarnya, presiden, wakil presiden, pemerintah belum pernah membuat keputusan tentang kebutuhan VVIP tersebut. Bahwa ada usulan yang diusulkan, yang dianggarkan oleh KSAU," kata Pramono Anung, Selasa (1/12).
"Karena ini sudah terjadi disinformasi kesana-kemari, seakan-akan itu permintaan presiden dan sudah diketok dan sebagainya. Sebenarnya, sampai saat ini pemerintah baik presiden maupun wakil presiden belum pernah secara khusus membahas itu. Tapi karena ini sudah berkembang secara luas, presiden sudah meminta untuk dirapatkan, ditangani secara khusus untuk segera diputuskan oleh presiden. Bahwa nanti siapa yang akan ditunjuk itu kewenangan pemerintah," tambahnya. (jor/hri)
