Suara Keras JK Soal Kasus Novanto

Jakarta - Kesabaran Wapres Jusuf Kalla habis saat mendengar namanya diduga dicatut Ketua DPR Setya Novanto untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Ia lalu memberi peringatan keras.

JK berpendapat pencatutan nama Presiden dan Wapres akan menjadi skandal terbesar jika terbukti kebenarannya. Untuk itu, JK ingin kasus ini diusut tuntas oleh Kejagung.

Ia bahkan siap memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait kasus dugaan pencatutan nama presiden/wapres. JK juga meminta Partai Golkar tidak melindungi Novanto.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengenai kasus ini, Ketua DPR Setya Novanto sudah membantah menggunakan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta jatah saham ke PT Freeport. "Saya meyakini bahwa saya tidak pernah pakai nama Presiden karena saya berhubungan selama ini secara baik, sesuai tugas masing-masing dan selalu menjaga martabat kedua belah pihak," kata Novanto kepada detikcom, 17 November 2015.

Begini suara keras JK Soal Kasus Novanto:

1. Sindiran Tajam ke Golkar

Foto: Muhammad Taufiqqurahman

JK meminta Golkar tak membela Novanto. Ia melempar peringatan, untuk MKD hingga Golkar. Kasus Novanto harus diselesaikan, tak boleh didiamkan.

"Bisa terjadi kalau MKD bungkam. Orang bilang Golkar juga bisa. Saya jamin Golkar akan tetap mengatakan Suara Rakyat Suara Golkar. Jadi kalau Golkar menghentikan ini, berhenti pakai Suara Rakyat Suara Golkar," kata JK saat memberikan sambutan di Economic Outlook di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Benteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).

JK juga menyindir tiga anggota baru MKD dari Golkar bermanuver menghambat sidang kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. "Golkar itu seperti saya katakan tadi, simbolnya suara rakyat suara Golkar, jadi suara rakyat yang mana nih?" kata JK.

JK mengatakan rakyat ingin kasus dugaan pencatutan Presiden dan Wapres ini dituntaskan. Jika ada yang menghalangi, apalagi dilakukan oleh Golkar, maka berarti partai berciri khas warna kuning itu tak lagi menyuarakan suara rakyat.

"Rakyat menghendaki semua korupsi kita selesaikan, seperti itu. Masa Golkar, ini partai saya nih, saya omongin karena penting ini, jadi saya punya otoritas berbicara kan," ujar JK.

2. Dukung Kejagung dan Polri

Foto: Husain Abdullah

Wapres JK mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan mengusut kasus pencatutan nama presiden dan Wapres yang dikenal dengan 'papa minta saham'. JK tak ikut campur soal langkah Kejagung, sepenuhnya pengusutan urusan penegak hukum.

"Ya tentu mereka lah yang paling mengetahuinya secara tepat," ujar JK di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).

Menurut JK, kasus yang dikenal dengan 'papa minta saham' itu berdasarkan keterangan polisi sudah masuk ranah kriminal. "Pernah menyatakan itu, bahwa ini sudah memenuhi kriteria, tindakan kriminal. Terserah mereka. Karena namanya petugas hukum," ujar JK.

JK juga yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meneken surat pemeriksaan Setya Novanto di Kejagung dan Polri. "Ooo presiden hampir semuanya disetujui, hampir semua anggota DPR yang terlibat disetujui. Karena presiden tidak bisa menghalangi," ujar JK.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebelumnya mengatakan penyelidikan yang dilakukan memang mengenai adanya kemungkinan permufakatan jahat yang diduga dilakukan Setya Novanto. Penyelidikan ini terkait juga dengan laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD DPR.

3. Skandal Terbesar

Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/Detikcom

JK menegaskan pencatutan Presiden dan Wapres akan menjadi skandal terbesar dan belum pernah terjadi di Indonesia.

"Kalau Anda berada di kalangan pemerintah, bagaimana kita geram menghadapi situasi seperti ini? Apalagi soal Freeport, ini sekarang menjadi skandal terbesar di Indonesia," jelas JK di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

"Ada yang berani catut nama presiden dan wapres. Terus kalaupun benar, masa saya cuma dapat 9%, harusnya lebih dong," jelas dia diiringi derai tawa.

Dalam kasus ini Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said. Wapres JK juga sudah mewanti-wanti akan membawa kasus ini ke Mabes Polri.