.webp)
Penjelasan Sudirman ini terkait pertanyaan Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso dalam forum rapat kerja. Bowo mempertanyakan alasan Sudirman melaporkan Novanto ke MKD.
Dalam paparannya, Sudirman menjelaskan laporannya yang sudah menjadi isu konsumsi publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia kemudian menceritakan pertemuannya dengan pimpinan Freeport pada November 2014. Pertemuan ini termasuk dengan Chief Executive Officer Freeport James R. Moffett. Ada beberapa yang disampaikan Sudirman saat pertemuan tersebut.
"Saya sampaikan begini. Saya minta tolong, saya tahu Anda sudah beroperasi lama di sini dan pasti networknya banyak. Dan, karena itu, lihatlah Indonesia, tidak seperti 30 - 40 tahun lalu. Dulu kita tak punya tanbang ahli hukum. Anda berhadapan dengan pemerintah berbeda," tuturnya.
Sudirman kemudian mengingatkan agar petinggi Freeport tak melakukan keliling ke stake holder politik terkait untuk kebijakan pengaruhnya yang kemudian menekan dia sebagai Menteri ESDM. Bila ada pertemuan ini yang kemudian ada pembicaraan perubahan dengan karena pengaruh politik maka itu hal yang salah.
"Saya ingin independen ambil kajian data profesional. Jadi, siapapun dari Freeport bertemu siapapun kemudian bertemu seolah-olah bisa mempengaruhi itu sesuatu yang salah. Mengapa saya menyamai itu karena kala melihat dokumen, itu lah yang terjadi selama ini," sebut Sudirman.
Sementara, sebagai Menteri ESDM, Sudirman mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi untuk mengelola sektor energi dan mineral dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia tak ingin ada upaya pihak yang justru mengganggu ekonomi Indonesia.
"Saya merasa diberi mandat oleh presiden untuk juga mengelola sektor ini di RPJMN, dan juga road map. Juga ada inisiatif membersihkan pemburu rente, tindakan yang merepotkan ekonomi kita," ujarnya.
Diakuinya Sudirman, ia mendapatkan informasi dari Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsudin terkait pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto. Menurut dia, sebelum melakukan pertemuan pertama kali dengan Novanto, Maroef merasa bingung.
Pasalnya, bila membicarakan Freeport mestinya dilakukan lewat Forum Komisi VII, bukan langsung oleh Ketua DPR.
"Sampailah ketemu di suatu titik. Beliau, pimpinan Freepot Indonesia (Maroef Sjamsudin) diminta untuk bertemu oleh saya sebut nama Ketua DPR. Pak Maroef agak kebingungan, karena bila bertemu kan Komisi VII bukan yang artinya bukan kepada saudara Ketua DPR," tuturnya.
Agar lebih elegan, maka saat itu dibuat pertemuan pimpinan Freeport Indonesia dengan pimpinan tiga lembaga negara yaitu DPR, DPD, dan MPR. Saat itu, dijadikan forum perkenalan pimpinan baru Freeport Indonesia kepada tiga lembaga negara.
"Nah, untuk pertemuan lebih lancar maka dibuat kepada tiga lembaga, bertemu DPD, DPR, MPR, sebagai lembaga negara sekaligus," tuturnya.
Tapi, ada yang kembali dinilai membingungkan. Pasalnya, saat pertemuan dengan waktu berbeda, MPR dan DPD hadir dengan pimpinan serta tim anggotanya. Kondisi ini berbeda dengan DPR.
"Menjelang ketemu, Ketua DPR dikondisikan agar yang bertemu hanya Pal Maroef dan beliau sendirian. Di situ ada perasaan (curiga)," sebutnya.
"Ketua DPR bilang ke Maroef, kita atur ketemu ngopi-ngopi. Saya perkenalkan teman saya dan ketemunya di luar. Di situ mulai kebingungan, urusannya apa sama Ketua DPR" tambah Sudirman.
Kemudian, pertemuan ini berlanjut ke pertemuan kedua yang juga dihadiri Pengusaha Reza Chalid. Dalam pertemuan kedua ini, mulai ada tanda-tanda pokok pembicaraan yang kemudian mencuat ke media massa.
"Beliau (Maroef) laporkan secara konsisten. Ketika ada nama itu. Loh, ini hubungannya apa? Karena bukankah kawan ini di migas. Di Pertemuan kedua ada tanda-tanda masuk hal-hal yang dibicarakan di media," tuturnya.
Lalu, sampai pertemuan ketiga yang juga dinilainya diinisiasi Ketua DPR Setya Novanto.
"Bahkan pengusaha itu mulai ikut mengatur, menelpon. Bisa ditanyakan langsung sekret Ketua DPR dan Pak Maroef," sebutnya.
Usai pertemuan, Maroef melaporkan ada keinginan permintaan proyek listrik dan beberapa lainnya. Namun, Sudirman tak merinci pernyataan yang dimaksudnya.
"Selesai ketemu, saya diberi gambaran bertemu ini ada angka sekian, minta proyek listrik di segala macam seperti dalam surat saya. Saya dikasih itu pertengahan Juli," ujarnya.
Dalam pertemuan itu pula menurut Sudirman ada pencatuman Presiden Jokowi dan Wapres JK meminta saham dalam pembicaraan tersebut.
"Setelah mengetahui itu karena ada nama presiden dan wakil presiden saya berkewajiban melaporkan (ke MKD)," paparnya.
Penjelasan Sudirman belum selesai karena langsung dipotong Bowo Pangarso yang masih penasaran. Bowo mempertanyakan laporan Sudirman ke MKD atas inisiatif sendiri atau instruksi Presiden Jokowi.
Namun, belum sempat dijawab, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengakhiri sesi pertanyaan dari Bowo. Ia meminta pertanyaan yang tak terkait substansi materi rapat kerja agar tak ditanyakan.
"Ini sudah menyangkut MKD. Jangan. Tolong, saya sebagai pimpinan rapat harus jaga forum ini. Jangan sampai nanti orang MKD telepon saya, lo ambil materi gue ya," ujar Kardaya seraya bercanda. (hat/van)
