TNI AU Kaji Ulang Pembelian Heli Kepresidenan

Jakarta - Rencana TNI Angkatan Udara membeli sejumlah helikopter angkut very-very important person (VVIP), termasuk untuk Presiden, Wakil Presiden, serta para tamu negara, masih terus menuai polemik. TNI AU akhirnya mengkaji ulang rencana pembelian tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna membenarkan pihaknya tengah mengkaji ulang pembelian helikopter AgustaWestland AW101 yang telah direncanakan itu. Rencana itu akan digodok kembali setelah Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah menghadiri Konferensi Perubahan Iklim di Paris, Prancis, pulang ke tanah air.

Saat dihubungi detikcom via telepon, Agus mengaku sedang bertugas ke Australia. Namun KSAU kemudian menjawab pertanyaan lewat pesan singkat.

"Betul (akan dikaji ulang). Nanti (dibahas kembali) setelah RI-1 (Presiden) pulang," begitu kata Agus via pesan singkat, Selasa, (1/12/2015).

Sebelumnya diberitakan, TNI AU akan membeli 6 unit helikopter AW101 dengan model biasa, serta 3 unit untuk kepresidenan dan VVIP. Heli, yang menurut situs Aircraft Compare, harga standarnya mencapai US$ 19 juta sampai US$ 25 juta perunit, itu akan dibeli TNI AU secara bertahap dalam beberapa tahun.

Namun kendati mengakui tengah mengkaji ulang, Agus belum memutuskan, apakah pembelian helikopter buatan Italia dan Inggris tersebut akan dibatalkan atau tidak. Ia juga enggan menjawab saat ditanya, apakah jika sudah dibatalkan, TNI AU bakal memesan helikopter pengganti dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

"Nanti saja, belum ada (keputusan) apa-apa," ujar Agus.

Pembelian heli AgustaWestland AW101 sebelumnya menuai polemik lantaran TNI AU dituding lebih memilih produk asing ketimbang produksi dalam negeri sendiri. Seperti diketahui, produsen pesawat dalam negeri, PT Dirgantara Indonesia, juga telah mampu merakit helikopter angkut tempur yang juga bisa dirancang untuk heli kepresidenan.

Heli itu adalah Eurocopter EC-725 Caracal atau yang dikenal dengan sebutan Super Cougar. Meski di bawah lisensi produsennya, Airbus Helicopters yang berpusat di Prancis, sebagian besar proses produksi heli ini dilakukan di PT Dirgantara. Seperti badan pesawat dan ekor, dengan lokal konten mencapai 20-30 persen.

Direktur Produksi PT DI Arie Wibowo juga memastikan EC-725 bisa dipakai untuk pesawat kepresidenan pengganti Super Puma dan siap bersaing dengan helikopter AW101.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyebut persoalan membeli helikopter bukan tentang memilih buatan dalam negeri atau luar. Menurutnya, helikopter Super Puma kepresidenan yang akan digantikan dengan AW101, kondisinya masih sangat bagus. Super Puma dibeli di era Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Helikopter sekarang masih bagus, baru kurang lebih 15 tahun. Tidak benar tahun 80-an, itu (dibeli) tahun 2000-an," tutur JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015).

Adapun Presiden Jokowi, secara terpisah menyebut helikopter AW101 yang akan dibeli justru akan lebih banyak penggunaannya di TNI AU. Jokowi sendiri mengaku jarang menggunakan helikopter saat berkunjung ke daerah.

"Paling tidak sebulan sekali atau dua bulan sekali," ucap Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/11/2015) lalu. (dim/dra)