PAN Tolak Kasus Novanto Diputuskan Lewat Voting di MKD

Jakarta - Rapat pleno Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) soal kasus Ketua DPR Setya Novanto deadlock karena manuver 3 anggota baru dari Golkar. Anggota MKD dari Fraksi PAN A Bakri tak setuju jika nanti kasus Novanto diputus lewat voting.

"Saya, kami dari PAN tidak ingin ada voting. Begini, voting itu sama saja hasil yang tidak baik. Jadi, kita ini di MKD seperti tidak satu suara. Itu tidak baik buat ke depannya. Mestinya permasalahan ini bisa satu suara," ujar Bakri saat dihubungi, Selasa (1/12/2015).

Fraksi PAN ingin agar kasus Novanto bisa segera diteruskan ke persidangan. Bila memang jalur voting mesti dilewati, maka PAN tetap ingin terus melanjutkan kasus ini.

"Kalau masalah persidangan lanjut perlu divoting, dan arahnya ke sana, ya dari PAN akan mengambil sikap harus diteruskan," ujar Anggota Komisi V DPR itu.

Bakri mengatakan masyarakat luas sudah menyoroti kasus Novanto ini sejak awal. Secara pribadi, dia ingin mendorong agar setiap proses termasuk jalannya persidangan di MKD digelar terbuka.

"Amanah partai ini agar kami  berproses di MKD dengan baik, jujur, jelas. Bila ada hal-hal yang harus dibuka agar terang menderang, ya kita buka ke permukaan. Kita buka," ujar politikus asal Riau itu.


Namun, bila ada proses yang tertutup maka itu harus menyesuaikan aturan dan ada penjelasan. Publik perlu mengetahui alasan jika rapat MKD digelar tertutup.

"Kalau ada pertimbangan yang menyangkut hal-hal yang kita lakukan dan itu tertutup ya agar masyarakat mendapat penjelasan. Jadi, jangan ditutupi semua. Bila terbuka ya terbuka, sesuai aturan," tuturnya.

Soal kemungkinan kasus Novanto diputuskan lewat voting dibuka oleh Ketua MKD Surahman Hidayat. "Bukan perkara haram," ujar Surahman soal kemungkinan MKD voting untuk menentukan nasib kasus Novanto. Hal itu dinyatakan Sudirman kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11) kemarin. (hty/tor)