Kompaknya Ahok dan Ketua DPRD Kunci 'Anggaran Siluman'

Jakarta - 'Anggaran siluman' menjadi musuh bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat membahas anggaran 2016. Keduanya kompak memerangi garong anggaran, ini aksi mereka.

Belajar dari pengalaman APBD tahun 2014 hingga tahun 2015, Ahok maupun Prasetio berharap anggaran tahun 2016 bebas dari 'anggaran siluman'. Prasetio bahkan rela merogoh kocek pribadi untuk menyewa auditor guna menyisir 'anggaran siluman' dalam pembahasan KUA-PPAS DKI Jakarta 2016. Politisi PDIP ini juga mengimbau anggota dewan agar tidak bermain mata dengan SKPD.

Setali tiga uang, Ahok juga gencar memelototi anggaran. Ia tidak rela anggaran digarong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hasilnya, Ahok bisa mengoreksi anggaran sebesar Rp 6 triliun.
Prasetio dan Ahok lalu saling mencocokkan temuan-temuan 'anggaran siluman'. Kemudian, pastinya mereka mencoret anggaran yang dianggap tidak berguna.

Begini aksi Ahok dan Prasetio:

1. Sewa Auditor

Foto: Agung Pambudhy

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi rela merogoh kocek pribadi untuk menyewa auditor independen demi mencegah 'anggaran siluman' dalam pembahasan KUA-PPAS DKI Jakarta 2016. Ia lalu mencocokkan hasil temuan itu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya pakai auditor independen ini tidak pakai APBD, tapi pakai anggaran pribadi saya. Ada teman-teman saya dari STAN, dari kantor ini, kantor itu kita bahas yuk," kata Prasetio di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).

Menurut dia, hal ini dilakukannya untuk mencegah adanya anggaran siluman dalam APBD 2016. "Saya ingin sekali APBD ini benar. Jadi jangan ada akhirnya kayak kemarin ada dana siluman," ujar dia.

Hasil penyisiran tim ini sudah didiskusikannya pada Ahok. Hal ini agar APBD DKI tahun ini semakin minim dari penyelewengan anggaran. "Temuan ini saya komunikasikan dengan Pak Gubernur lalu diklopkan memang benar ada dan belum tersisir oleh dia," pungkasnya.

2. Dilarang Main Mata

Foto: Ari Saputra

Prasetio juga mengingatkan anggotanya untuk tak main mata dengan SKPD dalam penyusunan anggaran ini.

"Saya katakan dalam penutupan rapat masalah anggaran (dengan DPRD), tidak ada yang boleh bermain-main dengan SKPD, kalau ada, tanggung jawab mereka (masing-masing)," sambungnya.

Timnya menyisir draf anggaran yang diberikan eksekutif pada DPRD dan ditemukan adanya sejumlah dana yang tak memiliki nomenklatur dan nilainya Rp 1,88 triliun. Penemuan ini pun sudah dibahasnya dengan Ahok.

"Temuan ini saya komunikasikan dengan Pak Gubernur lalu diklopkan, memang benar ada dan belum tersisir oleh dia," ujarnya.

3. Kunci Anggaran

Foto: Ari Saputra

Ahok mengatakan meski penyerapan anggaran rendah, tapi toh pelayanan terhadap masyarakat tidak berkurang. Malah disebut Ahok sudah makin meningkat.

Menurutnya, serapan anggaran DKI yang rendah justru malah lebih terjamin pemanfaatannya. Hingga kini, serapan anggaran DKI hanya 40 persen, diperkirakan hanya menjadi 50 persen dari APBD 2015 sampai akhir tahun.

"Artinya hasil 50 persen yang saya SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) saja kelihatan lebih baik daripada yang 100 persen yang dulu," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (30/11/2015).

"Jadi bagi saya daripada digarong, lebih baik saya kunci (anggarannya)," simpul Ahok.

4. Pangkas Rp 6 Triliun

Foto: Ari Saputra

Ahok tidak menambah komponen baru dalam rancangan anggaran. Ia hanya mencoret anggaran yang tidak perlu. 'Anggaran siluman' yang dicoret itu sebesar Rp 6 triliun.

"Dari yang kita sisir itu ada Rp 6 triliun lebih," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Total anggaran yang tersisir adalah Rp 6 triliun. Dari Rp 6 triliun itu, ada Rp 4 triliun lebih yang berhasil dialihkan alokasinya untuk anggaran yang lebih bermanfaat. Sisanya adalah anggaran yang digabungkan dari alokasi yang bersifat mirip-mirip satu sama lain.

Rancangan anggaran DKI untuk 2016 senilai Rp 66 triliun lebih sudah selesai disisir pihak Pemprov DKI Jakarta. Pencoretan terbesar berasal dari anggaran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. "(Yang terbesar) dari Dinas Pariwisata," kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah.