Ahok: Daripada Anggaran Digarong Lebih Baik Dikunci

Ahok: Daripada Anggaran Digarong Lebih Baik Dikunci

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 30 Nov 2015 15:44 WIB
Ahok: Daripada Anggaran Digarong Lebih Baik Dikunci
Gubernur DKI Ahok melantik sejumlah pejabat eselon tingkat II, III dan IV di Balai Agung, Balaikota, Jakarta, Jumat (27/11/2015).Foto: Ari Saputra
Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan pertanyaan penting untuk penduduk Jakarta soal kebersihan jalanan dan sungai, jaminan pendidikan yang lebih baik, dan layanan kesehatan lebih mudah.

Pertanyaan ini disampaikan Ahok terkait adanya perdebatan mengenai penyerapan anggaran DKI yang rendah. Kata Ahok meski penyerapan anggaran rendah, tapi toh pelayanan terhadap masyarakat tidak berkurang. Malah disebut Ahok sudah makin meningkat.

"Sekarang saya mau tanya kalian. Orang Jakarta merasa jalanannya lebih hitam enggak? Lebih bersih enggak? Sungai lebih bersih enggak? Anak-anak dapat KJP lebih banyak enggak? Berobat rumah sakit lebih banyak enggak? Mengurus surat lebih banyak enggak? Ada pungli engga? Taman lebih hijau enggak? Artinya apa?" kata Ahok dengan gaya bertanya-tanya di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (30/11/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, serapan anggaran DKI yang rendah justru malah lebih terjamin pemanfaatannya. Hingga kini, serapan anggaran DKI hanya 40 persen, diperkirakan hanya menjadi 50 persen dari APBD 2015 sampai akhir tahun.

"Artinya hasil 50 persen yang saya SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) saja kelihatan lebih baik daripada yang 100 persen yang dulu," kata dia.

"Jadi bagi saya daripada digarong, lebih baik saya kunci (anggarannya)," simpul Ahok.

Paparan dari Ahok soal penggunaan anggaran untuk menanggapi pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). FITRA menyatakan penyerapan anggaran di DKI sama rendah dengan Kalimantan Utara yang notabene daerah pemekaran baru.


Penyerapan anggaran DKI disorot hanya sebesar 19,39 persen di semester pertama. Sedangkan penyerapan anggaran di Kalimatan Utara sebesar 18,01 persen.

"Memalukan, DKI kualitas pegelolaan anggaran sama dengan daerah baru pemekaran Kalimantan Utara. Ini harus jadi perhatian semuanya," kata ketua komisi advokasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Apung Widadi dalam diskusi di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (29/11).

Penyerapan yang rendah ini salah satunya karena pengesahan anggaran yang terlambat. Akhirnya, pengeluaran paling besar ada pada belanja pegawai. (dnu/fdn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads