Sudding Sebut Anggota MKD Golkar Bermanuver Hentikan Sidang Novanto

Jakarta - Baru bergabung di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), anggota F-Golkar Ridwan Bae sudah bermanuver menghambat kasus Ketua DPR Setya Novanto dengan mengusulkan Pansus Freeport. Usulan Ridwan itu dianggap jelas upaya menghentikan proses di MKD.

"Tidak perlu menggeser proses di MKD untuk pembentukan pansus. Anda paham itu (usulan pembentukan pansus) maksudnya apa," kata anggota MKD Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).

Sudding menegaskan bahwa kasus pencatutan presiden dan wapres ini merupakan dugaan pelanggaran etika. Oleh sebab itu, prosesnya tetap bisa berjalan meskipun ada usulan pembentukan pansus atau yang lainnya.

Politikus Hanura ini juga mengungkapkan bahwa tidak ada aturan bahwa MKD bisa menerbitkan rekomendasi berupa pembentukan Pansus Freeport. "Enggak ada aturan itu," umbuhnya.

Oleh sebab itu, usulan pembentukan pansus Freeport ini bisa disinyalir sebagai upaya menghambat sidang etik yang akan dimulai. Bahkan, bisa untuk menghentikannya.

"Itu salah satu upaya untuk menghentikan proses di MKD," ujar Sudding.  


Sebelumnya, anggota baru MKD dari Golkar Ridwan Bae sudah membuat manuver. Dia mewacanakan penundaan sidang MKD demi menyeret pihak-pihak selain Ketua DPR Setya Novanto yang sudah dilaporkan.

"Kalau mau keterbukaan, saya juga sependapat. Harusnya terbuka menyeluruh, tidak boleh Novanto yang jadi sasaran. Tapi seluruh yang terkait persoalan Freeport dibuka menyeluruh," kata Ridwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).

"Yang terbaik adalah bentuk Pansus Freeport. Kalau terlihat melanggar di situ, baru akan ada sanksi," sambungnya.

Lalu, bagaimana dengan nasib sidang di MKD bila ada pansus Freeport usulannya ini? Ridwan menyebut sidang di MKD harus menunggu dulu.

"Sidang berjalan setelah ada temuan pansus. Kalau MKD hanya etika, hanya Novanto semata," ujar anggota Komisi V ini. (imk/tor)