TB Hasanuddin: Sebagai Komisaris Utama, KSAU Mestinya Promosikan PT DI

Jakarta - Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara secara otomatis akan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Hal inilah yang dipertanyakan oleh anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, TB Hasanuddin.

Pasalnya, KSAU saat ini yakni Marsekal Agus Supriatna justru terkesan tak membela PT DI.  Dia lebih memilih membeli helikopter AW101 buatan Italia daripada EC725 yang diproduksi PT DI yang 100 persen sahamnya dikuasai pemerintah Indonesia.   

"Sebagai komisaris utama mestinya KSAU mempromosikan (PT DI) ke luar negeri," kata TB Hasanuddin saat berbincang dengan detikcom, Senin (30/11/2015).

Semestinya, kata TB Hasanuddin, bila ada kekurangan di PT DI harus diperbaiki oleh manajemen. Menurut dia, sudah seharusnya TNI memprioritaskan membeli helikopter EC725 produksi PT DI untuk pesawat kepresidenan dan tamu VVIP.

Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna menyebut ada beberapa alasan sehingga pihaknya memilih membeli helikopter AW101 ketimbang EC725 produksi PT DI.

Sebagai Komisaris Utama PT DI, Agus mengaku tahu betul yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. "Saya ini kan Komisaris di PT DI, saya tahu bagaimana keadaan di dalam PT DI itu makanya saya memilih keluar," kata Agus, Kamis (26/11/2015).

Hari ini Agus kembali membeberkan alasan dia 'berpaling' dari PT DI. TNI AU, kata dia, bukan tidak menghargai industri dalam negeri. Namun TNI AU memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan PT DI, yakni ada beberapa pesanan pesawat atau helikopter yang tak kunjung dikirim.

Seperti pesanan 6 unit helikopter Super Cougar atau yang juga dikenal sebagai Eurocopter EC725 Caracal untuk rencana strategis (renstra) pertama (2010-2014).

"Kami beli Cougar, 2010-2014. Seharusnya Cougar datang Mei 2015 tapi tidak semudah itu," ungkap Agus saat menghadiri HUT Korpri ke-44 di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/11/2015).

Dari pesanan 6 unit helikopter transportasi taktis jarak jauh itu, sudah ada beberapa yang siap dikirimkan. Hanya saja TNI AU tidak mau menerima jika pesanan belum lengkap. Kontrak diteken pada tahun 2012 dan seharusnya selesai dalam waktu 38 bulan. Perjanjian pun diamandemen sehingga waktunya mundur.

"Sudah masuk sebelumnya di PT DI, tapi belum kami terima karena ada pending item. Semoga tahun 2016 bisa masuk 2 unit," kata Agus.
 
Soal polemik rencana TNI AU membeli AW101 sebagai ganti helikopter kepresidenan Super Puma EW225 sudah sampai ke Istana. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana tersebut akan dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pulang dari Paris menghadiri COP21 atau KTT Iklim.

"Nanti akan dirapatkan setelah Presiden kembali," kata Luhut usai mengantar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu (29/11/2015).

(erd/van)