"Kalau mau keterbukaan, saya juga sependapat. Harusnya terbuka menyeluruh, tidak boleh Novanto yang jadi sasaran. Tapi seluruh yang terkait persoalan Freeport dibuka menyeluruh," kata Ridwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/11/2015).
"Yang terbaik adalah bentuk Pansus Freeport. Kalau terlihat melanggar di situ, baru akan ada sanksi," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sidang berjalan setelah ada temuan pansus. Kalau MKD hanya etika, hanya Novanto semata," ujar anggota Komisi V ini.
Ridwan menyebut hal ini sebagai pandangannya pribadi, bukan arahan dari fraksi atau partai. Dia mengatakan bahwa usulan ini akan dibawa ke rapat MKD dan dia berharap direstui anggota lain.
"Ini pendapat pribadi saya. Saya bukan membela Novanto, secara kebetulan dia ketua DPR dari Golkar. Jangan semata-mata mengejar Novanto," ungkap Ridwan. Β
Jika ngotot membentuk pansus Freeport, mengapa tidak pansus itu berjalan beriringan dengan sidang di MKD juga berjalan?
"MKD harusnya objektif. Terbagus menyelesaikan secara menyeluruh, kalau Novanto tidak bersalah dan MKD memutuskan itu, MKD disalahkan," ujarnya.
(imk/tor)










































