Kepastian Sidang Kasus Novanto Terbuka Ditentukan Siang Ini

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera menentukan jadwal persidangan kasus Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi. Penentuan tersebut akan dilakukan Senin (30/11) siang ini.

Menurut Ketua MKD Surahman Hidayat, MKD akan melakukan rapat internal pada pukul 12.30 WIB. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai beberapa hal salah satunya mengenai sidang kasus Ketua DPR Setya Novanto.

"Kita akan menyepakati kegiatan MKD selama sepekan ke depan," kata Ketua Surahman saat dihubungi detikcom, Minggu (29/11/2015) tengah malam.

"Salah satunya kita akan membahas mengenai apakah sidang tersebut (Setya Novanto) terbuka atau tertutup," lanjutnya.

Surahman menambahkan, terbuka atau tertutupnya sidang tidak bisa diputuskan secara sepihak. Namun harus diputus bersama-sama dengan seluruh anggota MKD.

"Saya kan enggak bisa memutuskan sendiri. Harus bersama-sama dengan anggota. Maka dari itu besok dalam rapat sekalian dibahas," ucap Surahman.

Seperti diketahui, MKD telah memutuskan sidang etik terhadap Setya Novanto akan digelar secara terbuka dan tertutup. Sidang perdana rencananya akan digelar Senin (30/11) ini.

MKD sendiri terus didesak berbagai pihak untuk terbuka dalam proses persidangan kasus 'Papa Minta Saham' ini. Sidang MKD ini jelas mempertaruhkan citra DPR.

"Ini pertaruhan untuk MKD mau menegakkan citra DPR atau meruntuhkan citra DPR," kata peneliti ICW Dahlan Abdullah di kantornya, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (29/11).

Dahlan mengatakan, sebagai satu-satunya alat kelengkapan dewan yang memiliki fungsi pengawasan, MKD harus menunjukkan taringnya dalam kasus ini. Menurutnya, semangat untuk bersikap objektif harus diutamakan.

"Jangan sampai memberi proteksi. Harus lebih terbuka dan melepaskan kepentingan masing-masing," tegasnya.

Ditambahkan Dahlan, publik menunggu ketegasan MKD dalam kasus ini. Persoalan kasus ini bukan lagi soal catut mencatut nama presiden, namun soal ancaman penyalahgunaan nama institusi DPR.

"Karena itu harus ada sanksi tegas dan tidak hanya sekadar teguran. Ini bukan soal pencatutan nama tapi marwah DPR disalahgunakan. Karena etik adalah proses paling cepat dibanding proses hukum," pungkasnya. (hri/hri)