PDIP akan Pastikan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah

Jakarta - PDIP memastikan pemerintah pusat, struktur partai dan pemerintahan daerah akan bersinergi mewujudkan pola pembangunan yang sejalan. Apalagi jika mayoritas calon kepala daerah PDIP menang di pilkada serentak.

"Dengan semua resources yang kita punya, kita mengembangkan kemandirian nasional," kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pemenangan calon gubernur-wakil gubernur Soeryo Respationo-Anshar Ahmad, seperti tertulis keterangan DPP PDIP, Minggu (29/11/2015).

Dalam kunjungannya, Megawati didampingi Ketua DPP Prananda Prabowo, Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga, Ketua DPP Sukur Nababan, serta anggota DPR Rieke Diah Pitaloka, Masinton Pasaribu dan Dwi Ria Latifah. Selain berkampanye, Megawati dan rombongan juga menyempatkan singgah di Galangan Kapal milik PT Anggrek Hitam, di Batam.

Menurut Rieke, PDIP memiliki sistem Sinergi Tiga Pilar Partai. Yakni bagaimana kader di eksekutif, struktur partai, dan legislatif, bisa bekerja sama dalam memastikan perwujudan pembangunan nasional dan Pola Pembangunan Semesta Berencana.

Contohnya, Rieke menjamin pasangan ini akan memastikan Sertifikasi Pekerja Galangan Kapal yang berjumlah ribuan orang di Kepulauan Riau. Karena tak bersertifikasi, para pekerja galangan kapal itu hanya digaji sepesepuluh dari pekerja asing yang ada di provinsi itu. Padahal kemampuannya justru lebih hebat. Dia berharap, pesanan kapal-kapal untuk kebutuhan nasional demi mendorong Poros Maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi bisa diberikan kepada industri dalam negeri.

Eriko Sotarduga berjanji, di parlemen, pihaknya akan berusaha agar kebijakan-kebijakan pusat bisa sejalan dengan kebutuhan daerah. Misalnya pembangunan Balai Latihan Kerja sehingga bisa menjadi lembaga yang memberi sertifikasi pekerja galangan.

"Pemerintahan pusat sudah datang dari PDIP di mana ada Pak Jokowi. Nanti nyambung ke Pak Soeryo di Batam. Lalu kami legislatif akan mendukung. Tentu manfaat terbesar semua ini akan diterima warga Kepulauan Riau," tegas Eriko.

Eriko menambahkan, pihaknya akan mendorong perbankan nasional mengeluarkan pembiayaan sehingga pesanan kapal untuk kebutuhan nasional dikerjakan di dalam negeri.

Sukur Nababan yang duduk di Komisi V DPR, mengakui negara tetangga kerap lebih siap dibanding Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Namun dia menjanjikan pihaknya akan segera memastikan adanya legislasi yang mendorong Badan Sertifikasi Nasional berfungsi sekaligus untuk para pekerja galangan kapal.

"Kita juga akan minta supaya Badan Sertifikasi Nasional bisa bekerja sama sehingga sertifikasi pekerja galangan kapal bisa dilaksanakan," tegas Sukur. (mok/hri)