"Kami dapatkan itu (anggaran siluman) dari penyisiran. Kemungkinan masih bisa berkembang (nominalnya)," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi kepada detikcom, Minggu (29/11/2015).
Anggaran siluman itu terdapat di Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Rencananya, nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) soal KUA-PPAS antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI bakal diteken pada Senin (30/11) besok,
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lagipula, imbuhnya, pembahasan anggaran adalah proses yang memang dilaksanakan transparan dan terbuka. Belum jelas betul anggaran apa yang mendominasi nominal tak jelas itu. Yang jelas, anggaran yang hanya menghambur-hamburkan uang APBD harus dicoret.
"Di tingkat Suku Dinas masih memasukkan anggaran pemborosan," kata Prasetio.
Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) sempat menyampaikan adanya anggaran Rp 1,8 triliun itu. Menurut Ahok, anggaran tak jelas itu muncul karena PNS terbiasa bekerja asal selesai tanpa kecermatan yang presisi.
"Mereka (PNS DKI) sudah terbiasa puluhan tahun, belasan tahun jadi PNS, susun anggaran yang (menurut mereka) 'beres' yang seperti itu. Memang begitu," kata Ahok di Balai Kota, Sabtu (28/11) kemarin.
Ahok mengapresiasi hasil temuan yang berasal dari Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi itu. Ahok mengatakan, akan menggunakan hasil temuan tersebut untuk menyelaraskan dengan hasil temuannnya.
"Saya kerja sama erat dengan Pak Ketua. Kita sama-sama menggunakan auditor luar. Kalau aku andalkan anak magang. Anak magang ini juga sebenarnya orang-orang pintar, semua S2. Mereka semua pintar audit," ujar dia.
(dnu/mok)











































