Seskab Tegaskan Menteri Penghubung Antar Negara Adalah Pemerintahan

Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari F-Nasdem Luthfy A Mutty menyebut penunjukan menteri penghubung antar negara tak ada dalam manajemen pemerintahan. Tetapi anggapan itu langsung ditepis oleh Seskab Pramono Anung.

"Karakter pemerintahan ini adalah karakter yang ingin berubah. Sebab kalau kita hanya berdasarkan apa yang sudah ada kita lakukan, maka terobosan itu tidak akan pernah terhjadi," tandas Pramono menanggapi pernyataan itu di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015).

Luthfy juga menilai penunjukan tugas baru ini akan tumpang tindih dengan kewenangan BKPM. Tetapi Pramono kembali menegaskan tak ada penugasan yang tumpang tindih.

"Kewenangan menunjuk menteri sebagai spesial envoy, kan harus ada yang mengurai bottleneck kebijakan. Ini sebetulnya enggak ada tumpang tindihnya," imbuh Pramono.

Presiden Jokowi memerintahkan agar para menterinya ikut menarik investasi dari negara sahabat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat.

Terlebih lagi menteri-menteri yang ditunjuk memang disesuaikan dengan sasaran bidang investasi pada wilayah negara tujuan. Selain itu ada pula menteri yang pernah tinggal di negara yang menjadi tanggung jawabnya.

(bpn/jor)