Meski Ada Kekerasan di IPDN, Kini Ahok Tak Lagi Berkomentar Tajam

Jakarta - Masih ingat komentar kontroversial Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal IPDN pada September lalu? Kini Ahok tak lagi berkomentar setajam itu, meski kini kekerasan di IPDN terjadi lagi.

Kekerasan diduga terjadi lagi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu, kali ini seorang praja IPDN memukul salah seorang Taruna Akmil yang sedang berkunjung ke IPDN. Namun Ahok tak berkomentar banyak menanggapi hal itu.

"Tanya Mendagri deh," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015).

Ahok mengucapkan hal tersebut sambil tersenyum sederhana. Lantas dia beringsut masuk mobil dinasnya, meninggalkan Balai Kota DKI untuk pulang ke rumahnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah bersikap terkait kasus ini. Dia ingin agar praja IPDN yang memukuli Taruna Akmil harus dipecat. Laporan dugaan pemukulan itu diterima Kemendagri pada 19 November lalu.

"Saya minta paling lambat Senin depan sudah ada proses praja IPDN tersebut harus diberhentikan tidak hormat," tegas Tjahjo tadi.

Ahok pernah mengusulkan pembubaran IPDN. Menurutnya, sekolah praja ini untuk menjadi PNS atau sekretaris pribadi pejabat tak ada keharusan dari IPDN.

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja," ucap Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balai Kota, Jumat (4/9) lampau.

Pernyataan Ahok ini kontan memicu kontroversi. Pihak IPDN dan alumni bereaksi. Pro kontra juga terjadi di tingkat pemerintahan.

"Saya mewakili para alumni IPDN, menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan. Kami cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pembubaran IPDN," kata Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Arief M Edie, Senin (7/9).

Saat itu, pihak Kemendagri menyatakan usulan pembubaran IPDN tak mungkin direalisasikan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menganggap usulan Ahok untuk membubarkan IPDN itu melanggar Undang-undang.

(dnu/jor)