Ini Alasan Golkar Tunjuk Kolega Novanto di Pimpinan MKD

Jakarta - Partai Golkar merombak total anggotanya di Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Golkar juga memasukkan nama Kahar Muzakir di kursi pimpinan MKD. Apa alasannya?

"Itu perintah ketua umum," kata Sekretaris FPG DPR Bambang Soesatyo saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/11/2015).

Total ada tiga anggota MKD dari F-Golkar yang diganti yakni Hardi Soesilo yang menjabat sebagai Wakil Ketua MKD, Budi Supriyanto dan Dadang S Muchtar. Mereka digantikan oleh Kahar Muzakir, Ridwan Bae dan Adies Kadir.

Bambang kemudian mengungkap tugas bagi anggota MKD DPR yang baru saja masuk tersebut. "Tugas MKD memastikan tidak ada manipulasi, makanya kita minta sidang terbuka. Karena Pak Novanto kan menyatakan dirinya ditawari jadi kita lihat nanti sebenarnya seperti apa kalau sidang terbuka kan kelihatan," katanya.

Masuknya nama Kahar Muzaki memang jadi pertanyaan sejumlah pihak. Bukan apa-apa, Kahar pernah jadi saksi kasus korupsi suap penyelenggaraan PON Riau 2012.

Berdasarkan catatan detikcom, Novanto dan Kahar Muzakir pernah sama-sama jadi saksi di kasus korupsi pembangunan venue PON Riau. Ruang kerja Novanto dan Kahar Muzakir di DPR bahkan sempat digeledah KPK Selasa 19 Maret 2013 silam.

Gubernur Riau saat itu, Rusli Zainal disebut-sebut menyediakan uang untuk fraksi Golkar di DPR. Dana lobi diurus oleh Lukman Abbas yang saat itu menjabat kepala Dispora Riau. Pembicaraan dilakukan di ruangan Setya Novanto. Dalam persidangan, Lukman Abbas mengaku memberikan uang kepada Kahar Muzakir. Namun hingga pelaksanaan PON, tak ada dana tambahan APBN.


Setya Novanto dan Kahar Muzakir pun pernah dihadirkan di persidangan Rusli Zainal di pengadilan Tipikor Riau. Kedua anggota DPR ini dimintai kesaksiannya soal aliran dana dari Rusli Zainal untuk uang lobi penambahan dana PON. Di hadapan majelis hakim, Setya Novanto menjelaskan bahwa pertemuan di ruangannya untuk membahas internal Golkar, bukan untuk membahas duit terkait PON Riau. Namun hingga akhirnya Rusli Zainal divonis bersalah dan dihukum 14 tahun oleh MA di tingkat kasasi, Novanto dan Kahar tak terbukti terlibat.

Soal masuknya Kahar ke MKD, Sekjen Golkar Idrus Marham juga menepis dugaan partainya mengintervensi proses di MKD. Dijelaskannya, pergantian tiga anggota di MKD agar tak ada politisasi.

"Novanto katakan waktu itu sama sekali tidak lakukan pencatutan Presiden dan Wapres. Itu yang disampaikan. Oleh karena itu kita mau persoalan ini diselesaikan dengan baik dan jangan sampai ada upaya membelokkan," usai acara HUT Golkar di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (25/11/2015). (van/try)