Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan Pemprov DKI memang masih bekerja menyisir KUA PPAS agar pihaknya cukup uang untuk membangun Jakarta.
"Saya sudah sampaikan ke teman-teman DPRD, saya bukannya lambat. Saya hanya mengurangi supaya dapat uang untuk pembangunan," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPRD nggak ada masalah. Senin (30/11) kita masukkan," kata dia.
Ahok menyatakan evaluasi alias penyisiran cikap bakal APBD itu dilakukan guna mendapatkan anggaran pembangunan, contohnya membangun rumah susun (rusun).
"Kita butuh Rp 1,7 triliun untuk membangun rusun tambahan lagi," kata dia.
Untuk mendapatkan anggaran pembangunan yang mencukupi, Ahok menyisir anggaran lain yang dirasa tak perlu atau kebanyakan secara nominal, seperti uang sosialisasi dan anggaran yang saling tumpang tindih di SKPD.
Ada pula anggaran untuk kapal bagi Bupati Kepulauan Seribu Jakarta Utara. Ahok menemukan anggaran yang fantastis, yakni Rp 11 juta untuk sekali jalan sewa kapal.
"Mengerikan sewa kapalnya," ucap Ahok.
Anggaran yang tak masuk akal demikian kemudian dicoret. Sebagai gantinya, Ahok akan mempersilakan kapal dinas gubernur untuk dipakai bupati.
"Ambil saja kapal itu," kata Ahok.
Anggaran untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 1,3 triliun juga telah dipotong sebesar Rp 700 miliar. Dan pemotongan sebesar Rp 700 miliar itu juga belum final. Ahok memperkirakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bisa hanya mendapat anggaran Rp 180 miliar saja.
"Dia (Kepala Disbudpar) usahakan lagi dia potong sampai Rp 180 miliar," kata Ahok.
Ahok mengapresiasi Kepala Disbudpar DKI Purba Hutapea yang telah bekerja menyisir anggarannya. (dnu/aan)










































