Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, Pemda DKI seharusnya membentuk satgas banjir dari stakeholder. Ini agar penanganan banjir tidak dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi.
"Caranyanya dibuat satgas. Di tingkat Kotamadya dan Kabupaten dibuat sama konsepnya, Sehingga saat banjir datang, tidak perlu lagi datang dari satu elemen, bawa perahu evakuasi yang mana. Kemudian bagaimana mengevakuasi di tempat mana, makan gimana," terang Irjen Tito di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/11/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai terdadak. Padahal ini problem reguler tahunan, ritual. Tapi kita terdadak karena enggak ada konsep. Saya harap sebelum Januari sudah jadi, Desember ini harus jadi. Kita buat posko kesehatannya," imbuhnya.
"Dibuat manajemen seperti apa, sehingga masyarakat tenang kalau banjir, pemerintah sudah hadir. Itulah gunanya nawa cita itu, adanya kehadiran negara di tengah masyarakat ketika masyarakat keadaan susah bukan senang," lanjutnya.
Ia juga berharap agar Pemda DKI menjadi leading sector dalam satgas ini danenyiapkan anggaran khusus untuk satgas tersebut.
"Saya minta leading sektor nya adalah Pemda. Kenapa? Karena ini butuh anggaran penanganan banjir. Saya harap Pemda DKI, Kabupaten Kota Bekasi, Depok dan Tangerang menyiapkan anggaran khusus penanganan banjir. Karena ini kita siap bekerja, tapi problemnya adalah anggaran," jelasnya.
"Kita punya kapal, perahu. Perahu ini kalau menggunakan minyak pasti perlu logistik minyak. Mengerahkan ribuan anggota pasti perlu makan. Masyarakat yang kita bantu. Mereka juga butuh makan. Nah ini perlu pengelolaaan anggaran juga. Saya mengharapkan sekali teman" Pemda DKI dan kotamadya mereka menyiapkan anggaran membiayai satgas ini," tuturnya. (mei/hri)