SBY Perintahkan Panglima TNI Atasi Konflik Perbatasan di Kaltim

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto, 3 kepala staf TNI, Menteri ESDM dan Menteri Perhubungan untuk menyelesaikan konflik di wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan bagian Timur. Presiden telah memberikan arahan kepada Menteri dan Panglima untuk menyelesaikan konflik tersebut.Sejumlah arahan itu disampaikan Presiden SBY dalam rapat mendadak di Kantor Presiden Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (3/3/2005).Kepada Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Presiden SBY memerintahkan untuk mengecek ulang sejumlah titik dan patok perbatasan yang perlu dipelihara dan diperbaiki. Salah satunya adalah titik perbatasan di pulau Karang Unarang yang masuk wilayah Kalimantan Timur.Kepada Menetri ESDM Purnomo Yusgiantoro, presiden menanyakan mengenai sumber-sumber energi yang rencananya akan dikembangkan di wilayah tersebut. Sementara, kepada Panglima TNI dan 3 kepala staf TNI, Presiden memerintahkan agar tetap melakukan tugas-tugas pertahanan di wilayah perbatasan sesuai dengan tugas yang diberikan sehingga tidak ada hal-hal ekstrim ataupun di luar protap pertahanan."Presiden memberikan arahan kepada dua menteri dan Panglima TNI untuk mengkoordinasikan isu-isu dan mencari solusi alternatif pemecahan terbaik mengenai perbatasan dengan negara tetangga atau sahabat," kata Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dalam konferensi persnya usai rapat di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (3/3/2005).Menurut Sudi, konflik perebutan wilayah di perbatasan Kalimantan Timur sebaiknya diselesaikan berdasarkan data otentik yang sudah ada. "Indonesia bukan lah negara yang ekspansif dan bukan lah negara yang mau mencari-cari wilayah negara lain. Tapi Indonesia memiliki wilayah kedaulatan sendiri dan ini akan dipertahankan," katanya.Mengenai keberadaan empat kapal perang yang ditempatkan di wilayah perbatasan Kaltim, kata Sudi, dilakukan TNI berdasarkan skala prioritas dan strategi TNI untuk mempertahankan wilayah Indonesia dan menjaga setiap ancaman yang mungkin datang dari dalam atau dari luar. "Solusi di sekitar wilayah pulau Karang Unarang ini, berdasarkan program pemerintahan masa lalu untuk menjaga pulau-pulau terluar yang menjadi wilayah perbatasan dengan cara memelihara atau membuat semecama tugu atau mercu suar atau patok-patok di perbatasan," tandasnya."Memang ada beberapa patok yang sudah rusak dan ini yang salah satunya harus diselesaikan untuk mencegah hal-hal yang merugikan wilayah kedaulatan Indonesia," tukasnya. (mar/)