Dapat Dana Bansos Rp 3 M dari Pemprov Riau untuk Kongres, HMI Siap Diaudit

Chaidir Anwar Tanjung , Erwin Dariyanto - detikNews
Rabu, 25 Nov 2015 10:59 WIB
Foto: Muhammad Taufiqqurrahman
Jakarta - Pemerintah Provinsi Riau telah menyetujui pemberian dana bantuan sosial sebesar Rp 3 miliar untuk pelaksanaan kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-29. Kritik bermunculan karena dinilai dana bansos tak semestinya disalurkan untuk kegiatan tersebut.

Ketua Umum PB HMI Arif Rosyid Hasan memastikan bahwa pihaknya akan mempertanggungjawabkan semua pendanaan yang digunakan untuk kongres. Tak terkecuali jika nantinya dana bantuan sosial dari Pemprov Riau senilai Rp 3 miliar itu cair.

PB HMI akan melibatkan Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan untuk melakukan audit keuangan terhadap pembiayaan kongres yang berlangsung sejak 22 November 2015 kemarin itu.

Kontrak kerjasama audit keuangan ini telah ditandatangani oleh Ketua Umum PB HMI Arief Rosyid pada 20 November 2015. Menurut Arif, langkah melibatkan audit keuangan ini sebagai langkah untuk menjunjung tinggi transparasi dan akuntabilitas publik.

"Kami yakin audit ini akan menciptakan budaya baru bagi organisasi kepemudaan, khususnya HMI yang bernafaskan Islam untuk membangun nilai integritas pada seluruh kadernya,"kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (25/11/2015).

Menurut Arief, HMI tidak alergi menjalani proses audit oleh pihak independen dan kompenten untuk mengevaluasi laporan keuangan pelaksanaan kongres ke-29 ini. "Audit ini akan menentukan dan melaporkan kesesuaian antara proses yang telah kami jalankan dengan laporan pembuktiannya. Ini tekad kami dan tanggung jawab kami meskipun sebagian besar dana yang dibutuhkan belum cair hingga saat ini," tutup Arief.

Sebelumnya, kritik atas pemberian dana bansos Pemprov Riau sebesar Rp 3 miliar untuk kongres HMI datang Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo didesak untuk membatalkan alokasi dana bansos tersebut.

"Dana bansos itu masuk dalam APBD perubahan yang saat ini masih direvisi di Kemendagri dan masih ada waktu luang untuk membatalkan dana tersebut," kata Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Usman dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (20/11/2015).

Masih menurut Usman, pihaknya kini menggalang petisi agar Mendagri tidak mengabulkan bansos Pemprov Riau Rp 3 miliar untuk Kongres HMI tersebut. Pemberian dana Bansos ditengarai sebagai bentuk deal politik antara pemerintah dengan HMI. (baca juga: JK Sindir Mahasiswa Rusuh dan 'Bela' Dana Bansos Rp 3 M untuk Kongres HMI).

(erd/try)