Komunikasi Antar Menteri Kabinet Kerja Perlu Ditingkatkan di Tahun Kedua

Jakarta - Menteri-menteri Kabinet Kerja sudah setahun lebih menjalankan roda pemerintahan. Namun, masih ada catatan yang dinilai menjadi evaluasi terkait kurang terintegrasinya antar kementerian dalam membuat kebijakan.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan persoalan komunikasi antar kementerian masih lemah.

"Saya lihat pendekatan terintegrasi. Ini bukan fenomena. Tapi, harusnya ada keinginan untuk kerjasama antar kementerian agar sesuai tugas, dan tak terkesan saling berebut," ujar Indria dalam talkshow 'Mengukur Kinerja Kabinet' di Hotel Le Meridien Hotel, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Dia mencontohkan misalnya, lemahnya kerja yang terintegrasi untuk daerah Timur. Misalnya, di Ternate, Maluku yang seharusnya sektor pariwisata bisa dimaksimalkan namun terhambat.

Ia menyoroti kerjasama antar kementerian bisa dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan.

"Misalnya saya ke Ternate, ada kawan pariwisata. Ini tanya bagaimana turis bisa tertarik datang? Pelayanan saja dibedakan. Yang premium pelayanan dicepatkan. Ini persoalan koordinasi. Nah, kelihatan sekali perlunya share soal kebijakan," ujarnya.

Menurutnya, diperlukan sikap lebih tegas Presiden Joko Widodo dalam mengontrol jajaran kementerian agar bisa berkoordinasi. Diakuinya, hal ini sulit karena lemah kerjasama sudah terjadi sebelum era pemerintahan Jokowi. Selain itu, persoalan latar belakang menteri dari politisi serta profesional yang belum menjadi acuan.

"Saya bukan dikotomi politisi atau profesional tapi perlu dikembalikan lagi. 34 menteri itu terlalu banyak. Makanya perlu kerja yang terintegrasi. Kita tentunya ingin pemerintahan yang jelas, dan terjadi kesinambungan. Jangan seperti dulu," ujarnya.

Adapun ekonom Purbaya Yudhi Sadewa memberikan catatan kinerja selama setahun untuk menteri-menteri di sektor ekonomi. Ia menilai beberapa kementerian perlu didorong lagi kinerjanya dalam tahun kedua pemerintahan Jokowi.

Ia menyoroti perlunya peningkatan target kerja oleh Kementerian Perindustrian, Bappenas, dan Kementerian Pertanian.

"Menperin perlu dari sisi perindustrian bagaimana peningkatan. Mentan sudah bagus. Hanya beberapa produksi pertanian masih kurang. Ini yang harus ditingkatkan. Keinginan masyarakat soal ekonomi ini harus dibaca," tuturnya.

(hat/Hbb)