Temukan Banyak Masalah di APBD 2016, Ahok: Jumat Ada Kadis Dipecat

Jakarta - Sampai sekarang, Pemprov DKI masih belum selesai memproses cikal bakal APBD DKI 2016, yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Ahok menyoroti ada masalah dalam penyusunan itu. Buntutnya, kepala dinas penyebab masalah itu akan dipecat.

"Mungkin, Jumat (7/12/2015) ini akan ada pemecatan lagi Kepala Dinas," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Ahok sudah memanggil para kepala dinas untuk membahas soal APBD 2016. Soal berapa yang bakal kena pecat, Ahok tak memastikan jumlahnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Enggak tahu. Pokoknya yang sudah enggak kelihatan, enggak benar-benar, mau kita stafkan saja," ujarnya.

Ahok mempersilakan publik untuk menantikan pemecatan itu. Pemecatan ini dikarenakan Ahok menemukan penyimpangan rencana anggaran. Dia menyebut, banyak proyek yang penentuan pengerjaannya dilakukan tanpa tender, alias dengan penunjukkan langsung.

"Sampai Rp 1 triliun. Itu tunjuk langsung itu, bagi-bagi. Makanya nggak heran bisa ada laporan akhir tahun," ungkap Ahok.

Ada pula kegiatan pengadaan barang yang perlu dicermati. Dia menemukan juga permainan anggaran soal pemeliharaan mobil. Seharusnya, mobil diservis di pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), namun oknum Pemprov DKI malah menservis kendaraan di bengkel yang dia tunjuk sendiri.

"Yang seperti ini banyak lah," kata Ahok.

Ahok juga mengungkap adanya permainan penyusunan KUA-PPAS. BPK menyalahkan Pemprov DKI kenapa KUA-PPAS disusun tanpa ada angka nominal.

"Ada yang mau ngadalin (mengelabuhi) saya itu," ucap Ahok.

Ahok sendiri mengaku baru tahu bahwa penyusunan berformat demikian salah. Namun Ahok bertanya-tanya kenapa BPK baru mempermasalahkan hal ini sekarang.

"Kenapa BPK waktu saya belum menjadi Gubernur belum pernah mempermasalahkan? Sampai dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) lagi. Kenapa Mendagri nggak pernah mempermasalahkan APBD DKI yang salah total cara menyusunnya?" kata Ahok. (dnu/mok)