MKD Persoalkan Status Sudirman di Laporan Novanto, Muhammadiyah: Itu Bukan Substansi

Jakarta - Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyoal status Menteri ESDM Sudirman Said dalam pelaporan Ketua DPR Setya Novanto terkait pencatutan Jokowi dan JK. Langkah ini dinilai tak menyelesaikan persoalan substansi kasus itu.

"(Menyoal status Menteri ESDM) Itu terlalu prosedural. Harusnya menyelesaikan persoalan substansi," kata Ketua Muhammadiyah Haedar Nasir di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).

Menurutnya, hal ini hanya sebuah langkah untuk mengulur waktu saja. Masalahnya, jika kasus MKD bak macan ompong pada kasus ini maka akan berdampak pada nama baik DPR secara menyeluruh.

"Akhirnya yang kena DPR secara keseluruhan," ucapnya.


Ia menegaskan Muhammadiyah tak mencampuri soal copot mencopot atau dorongan agar Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR. Namun, Haedar berharap sidang MKD nanti akan dilakukan secara terbuka untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada DPR.

"Kami harapkan DPR saatnya berbenah termasuk lewat MKD. Kita tidak bisa lagi menunda-nunda masalah ataupun menyembunyikan masalah. Sekali kita tuntas ini, akan jadi menjadi agenda bangsa kita. Ini menyangkut kehormatan dan martabat bangsa kita," pungkasnya. (bil/dra)