Catat! Partai Mana Saja yang Tak Transparan di MKD DPR dan Hukum di Pilkada

Jakarta - Pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta berpikir sehat terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said atas Ketua DPR Setya Novanto. Urusan laporan dugaan pencatutan presiden dan Wapres adalah hal penting menyangkut etika pejabat negara.

"Unsur pimpinan dan anggota MKD yang masih bisa berpikir sehat harus membuka semua sidang MKD sehingga publik mengetahui siapa saja dan partai mana saja yang mendukung kezaliman," terang pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, Selasa (24/11/2015).


MKD kini bersikap menolak sidang digelar terbuka bahkan menyoal pelaporan yang dilakukan Sudirman Said.

"2 minggu Lagi kita akan memilih dalam pilkada serentak, harus kita soroti betul-betul partai mana saja yang mendukung ketertutupan MKD. Jangan kita pilih partai-partai itu," urai dia.

"Alasan-alasan yang dikemukakan anggota-anggota MKD seperti legal standing dan lama rekaman juga sangat mengada-ada. Kita harus ingat, ini adalah lembaga etik, bukan pengadilan. Dalam lembaga etik, logika hukum acara tidak bisa dipakai begitu saja. Menurut saya ini hanya salah satu taktik untuk membuang waktu dan mengalihkan fokus," tutup dia. (dra/dra)