MKD Belum Mau Sidangkan Novanto, PDIP: Rakyat Menuntut Transparansi

Jakarta - MKD menjadi sorotan setelah mempermasalahkan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said terkait kasus Ketua DPR Setya Novanto. Politisi PDIP pun berharap agar MKD bisa obyektif.

"Soal ada pembicaraan itu (rekaman) harus diklarifikasi, harapan publik DPR harus transparan dan obyektif. Tuntutan DPR transparan itu kan tinggi ya di publik," ungkap anggota Fraksi PDIP Maruarar Sirait.

Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Meski demikian, Maruarar atau yang akrab dipanggil Ara itu juga menyebut pentingnya asas praduga tak bersalah diperhatikan.

"Tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Ara.

Mengenai banyaknya desakan yang meminta Novanto mundur dari pimpinan DPR, Ara tak mau banyak komentar. Bagi dia, segala masalah yang muncul harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

"Proses dijalankan saja, transparan, ada aturan, dan tentu ada permintaan asas praduga tak bersalah dikedepankan," tuturnya.

"Kita lihat masalahnya secara utuh. Dari berbagai pihak harus diklarifikasi. Kita harus fair, proses harus diikuti," imbuh Ara.


Terlepas dari masalah MKD dalam menanganai kasus Novanto yang berujung banyak kritik itu, Ara mengingatkan bahwa ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan. Yakni terkait PT Freeport itu sendiri.

"Kita jangan lupa soal Freeport, soal divestasinya. Jadi bagaimana kegaduhan ini sesuai 'aturan'. Tapi jangan sampai lupa masalah Freeport ini harus menguntungkan masyarakat Indonesia, khususnya rakyat Papua," ujar anggota Komisi XI DPR tersebut.

Seperti diketahui, MKD masih belum mau menyidangkan kasus 'papa minta saham' Novanto. MKD beralasan Sudirman Said sebagai menteri tidak berhak melaporkan kasus Novanto yang diduga meminta jatah saham dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. (elz/tor)