Politikus PDIP: MKD Mengada-ada Persoalkan Status Sudirman Said!

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menuai kritikan karena mempermasalahkan status Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor Setya Novanto. Anggota Fraksi PDIP Henry Yosodingrakt menilai alasan MKD mengada-ada.

"Dalam tata beracara persidangan, MKD bisa memproses karena aduaan atau tanpa aduan. Anggap saja tidak ada aduan, tetap bisa jalan. Saya nggak mengerti orang persoalkan legal standing, mengada-ada!" ucap Henry Yosodiningrat kepada wartawan, Selasa (24/11/2015).

Menurut pengacara nonaktif itu, meski Sudirman melaporkan dalam statusnya sebagai menteri, namun masuk kategori masyarakat sebagaimana poin c pasal 5 tata beracara MKD. Poin a dan b bisa menjadi pelapor adalah pimpinan dan anggota DPR.

"Memang menteri bukan masyarakat? Boleh saja. Jadi menurut pendapat saya, pihak-pihak yang persoalkan legal standing berlebihan, nggak nyambung!" kritiknya.


Dia menduga mayoritas anggota MKD punya kepentingan dengan kasus yang menyeret ketua DPR untuk kedua kalinya itu. Henry berharap MKD profesional menuntaskan kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres itu.

"Ini kan delik aduan kalau dalam tindak pidana. Siapa saja boleh jadi pengadu, dia (menteri) sama saja kan masyarakat," tegasnya. (bal/tor)