Nama Jokowi-JK Dicatut, Kenapa Parpol Pendukung Pemerintah Diam Saja?

Jakarta - Begitu Setya Novanto dilaporkan ke MKD DPR terkait pencatutan nama Presiden dan Wapres, KMP langsung pasang badan. Namun kenapa partai-partai pendukung pemerintah diam saja saat nama Presiden dan Wapres dicatut?

Padahal laporan itu telah resmi diserahkan ke MKD DPR oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Tak hanya pepesan kosong, laporan juga disertai bukti rekaman dan transkrip pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Reza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Tak hanya Jokowi dan JK, nama Menko Polhukam Luhut Pandjaitan pun ikut dicatut. Sulit dipercaya kenapa parpol pendukung pemerintah diam saja?

Ada 8 orang anggota MKD dari parpol pendukung pemerintah namun yang banyak bicara ke luar baru Wakil Ketua MKD Junimart Girsang dari PDIP dan anggota dari Partai Hanura Sarifudin Sudding yang kerap menuntut kasus ini segera diproses. Anggota MKD lainnya tak banyak bersuara, bahkan seolah hening di tengah ramainya masyarakat menuntut kasus ini segera diproses.

Bukan tak mungkin anggota MKD lain itu juga diam di persidangan MKD terkait persoalan ini. Apalagi Junimart mengaku kalah debat pada rapat pertama soal kasus Novanto ini kemarin Senin (23/11). Sementara hari ini mereka lagi-lagi kalah suara.

"Kita minoritas, kalau ambil pengambilan keputusan ya kalah," ucap Sudding yang juga anggota Komisi III DPR itu kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Sudding pula yang mengungkap anggota MKD yang cenderung membela Setya Novanto berasal dari KMP. Padahal kekuatan KMP di MKD DPR jumlahnya 7 orang.
 
"Kalau dilihat dari perdebatan di situ rata-rata dari KMP," ucap Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Yang tak kalah mengherankan adalah dua orang anggota MKD dari Partai Demokrat juga tak ikut muncul. Padahal SBY menegaskan posisi PD adalah nonblok, berarti tidak berpihak ke salah satu kubu demi kepentingan bangsa dan negara.

Tentu saja peta politik di MKD DPR yang mulai terasa aneh bisa diubah dengan sikap tegas para pimpinan parpol maupun fraksi di DPR. Jika memang punya semangat memberantas korupsi, kenapa tidak memerintahkan pasukannya di MKD untuk mengusut dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres terkait renegoisasi kontrak Freeport ini? Kalau benar tak perlu takut bukan?

(van/tor)