MKD Jangan Kalah Lawan Teror dan Intervensi!

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan jadi sorotan setelah masuknya laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Ketua DPR Setya Novanto. Di tengah pantauan masyarakat luas, tak ada alasan bagi MKD untuk main-main.

Belakangan MKD memang terkesan melempem. Sejumlah anggota mempersoalkan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan kasus tersebut ke MKD, beberapa yang lain mulai mempertanyakan barang bukti yang dianggap kurang.

Namun menurut banyak pihak yang propemberantasan korupsi, alasan MKD DPR itu mengada-ada. Karena tidak ada UU yang melarang seorang pejabat negara melaporkan anggota DPR ke MKD. Pun demikian barang bukti sebenarnya masih bisa dilengkapi tentu jika MKD juga punya keinginan memproses kasus ini dengan melibatkan sejumlah saksi-saksi.

Yang jadi persoalan, agaknya tak semua anggota MKD sepakat kasus ini diproses. Sejumlah anggota MKD yang tidak sepakat kasus ini diproses terus mencari alasan yang semakin mengada-ada. Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang bahkan mengungkap ada anggota MKD yang sebelumnya tak pernah nongol mendadak menjadi pembela Novanto.

Gara-gara itu rapat di MKD pun berlangsung sangat alot. Anggota yang mendesak agar kasus ini segera diproses pun kena teror dan intimidasi.


Junimart sendiri mengaku mulai ada intervensi dari pihak tak dikenal terkait hal ini. Ada yang mengirim SMS agar berhati-hati kalau bicara, ada pula yang meminta jangan terlalu terbuka kepada masyarakat.

"Saya banyak dapat telepon, SMS. Menyatakan jangan banyak bicaralah, begitu," kata politisi PDIP ini.

Tentu saja atas nama rakyat Indonesia MKD tak boleh terpengaruh oleh intervensi dan teror semacam ini. Karena kalau MKD menyerah pada keadaan sulit ini maka sebenarnya mereka telah mengkhianati rakyat Indonesia yang memilihnya.

"Bukan hanya mengkhianati rakyat, ini akan memancing kemarahan masyarakat. Jadi mereka harus benar-benar mengusut kasus ini, belum apa-apa sudah bersilat lidah ke sana-ke mari mencari argumen yang mengada-ada," kata Direktur Eskeutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, kepada wartawan, Selasa (24/11/2015). (van/tor)