Kasus Pencatutan, MKD Jangan Sampai Bikin Etika dan Kehormatan DPR Runtuh

Jakarta - Ada yang mesti dipahami para anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Ada nama baik dan kehormatan DPR yang dipertaruhkan dalam laporan dugaan pencatutan yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Bila MKD DPR menutup diri, akan semakin jelas di mana keberpihakan para wakil rakyat ini. Apakah masih benar untuk rakyat?

"MKD harus independen, jika tidak mampu independen sebaiknya pimpinan dan anggota MKD mundur saja," jelas Direktur Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok, Selasa (24/11/2015).

Sikap MKD DPR ini terkait kasus Novanto dinilai tak transparan. Saat adanya tuntutan sidang terbuka, MKD mengelak. Demikian juga saat memproses laporan Novanto, malahan status Sudirman Said sebagai menteri disoal.



"Setiap anggota DPR harus dijaga kehormatan atau etikanya. Harus diawasi, diusut dahulu laporannya, kalau belum apa-apa sudah ditutup-tutupi maka semakin nyata kebenaran pelanggaran etika Novanto ini," terang dia.

"Seperti orangtua, kalau anaknya banyak diomongin orang-orang karena nakal, maka reaksinya segera memanggil dan menanyakan kepada anak-anak tentang kebenaran pembicaraan orang-orang itu," urai dia lagi.



Jamil menyayangkan, pada akhirnya yang akan rugi nama baik DPR. Jangan sampai cibiran pada DPR semakin menjadi-jadi.

"Jangan didiamkan apalagi mengelak kalau anaknya baik-baik saja. Jika seperti itu hancurlah nama baik keluarga, karena tidak ada tindakan korektif dan pemulihan nama baik keluarga," tutup dia. (dra/dra)