"Itu tidak mempengaruhi proses bisnis yang terjadi," kata Dwi usai rapat bersama Komisi VII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
Novanto sebelumnya sudah membantah mengirim katebelece ke Pertamina. Pihak Setjen DPR juga menyebut surat tersebut palsu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak hafal surat yang ada," jawabnya.
Sebelumnya, Dwi mengikuti rapat dengar pendapat Panja Migas Komisi VII yang berlangsung tertutup. Meski beragendakan membahas soal audit Petral, katebelece atas nama Novanto itu sempat dibahas.
Ketua Komisi VII Kardaya Warnika menuturkan bahwa salinan katebelece itu dibagikan kepada anggota Panja. Para anggota dewan kemudian mempertanyakan katebelece itu ke Dwi.
"Dibagikan surat itu, lalu ditanya (ke Dirut Pertamina) itu surat atau bukan. Kalau surat kan seharusnya ditandatangani," ucap Kardaya.
Pertamina menerima surat pengantar dari pejabat atau katebelece atas nama Ketua DPR Setya Novanto 19 Oktober 2015 lalu. Belakangan, pihak Setjen DPR menyebut katebelece itu palsu. Novanto juga membantah membuat katebelece itu.
Isi katebelece yang diterima Pertamina itu soal permintaan bantuan terkait negosiasi kontrak antara Pertamina dengan PT Orbit Terminal Merak terkait penyimpanan BBM. Ternyata, KPK sedang menyelidiki kontrak tersebut. Kontrak itu bermasalah karena tarif penyewaan tanki PT Orbit Terminal Merak dinilai kemahalan dan tak wajar. (imk/dhn)











































