Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, proses pelambatan tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk pelemahan KPK. Hal tersebut disampaikan Nashir di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, di Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
"Proses pelambatan pemilihan capim KPK yang baru dari pemerintah ke DPR secara maknawi merupakan pelemahan KPK. Ada apa sih para penyelenggara negara ini begitu cemas pada KPK yang efektif padahal KPK tidak akan mengambil orang tanpa bukti yang kuat," ujar Nashir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nashir menambahkan, Muhammadiyah meminta DPR segera menetapkan calon-calon yang telah diajukan Presiden. Selain itu DPR juga harus memilih calon-calon terbaik yang menguntungkan bangsa dan negara.
"Jujur pada diri sendiri kalau memilih yang terbaik itu menguntungkan bangsa dan negara. Kalau memilih yang salah bisa menyalahgunakan. Moralitas penting bahwa kalau kita merasa punya Pancasila dan agama jangan sekali-sekali bermain pada wilayah pragmatis, oportunis, kalau mengambil keputusan yang justru itu tadi mengambil orang yang bermasalah," tutur doktor dari UGM ini.
"Penyelenggara negara termasuk DPR, eksekutif, yudikatif, harus betul-betul memiliki komitmen agar korupsi diberantas secara sistematik, harus rela berkorban untuk menghilangkan ego," imbuhnya.
Setelah 3 kali ditunda, rapat antara Komisi III DPR dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK akhirnya mencapai kata sepakat. Rapat digelar hari ini di ruang Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta.
Pansel KPK menyerahkan dokumen lengkap tentang Capim KPK sesuai permintaan Komisi III. Berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya yang berjalan alot, rapat kali ini hanya berlangsung selama 15 menit.
"Kami bawakan semua dokumen dan mohon maaf kalau tebal sekali. Dan kami ingin menyerahkan secara resmi kepada pimpinan," ungkap Ketua Pansel KPK Destry Damayanti dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Komisi III Benny K Harman. (rna/nrl)











































