Ahok Ajari Dinas Kesehatan DKI Susun Anggaran

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menilai masih ada ketidaksepemahaman dengan Dinas Kesehatan DKI. Hingga kini fokus dinas tersebut masih berbasis anggaran, sehingga banyak dilakukan pemotongan-pemotongan anggaran.

"Orang Dinkes itu masih berpikir ngurangin 27 persen, padahal berbasis kinerja bukan bicara ngurangin duit. Harusnya duit mengikuti fungsi. Jadi ini bukan cuma saya cek, tapi juga saya ajarin mereka soal (bagaimana) menyusun anggaran," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).

Ahok mencontohkan, Dinas Kesehatan selalu berpikir anggarannya selalu kurang. Padahal kenyataannya tidak demikian. Misalnya, Ahok mempertanyakan tidak adanya ruang operasi di Kepulauan Seribu untuk menangani pasien. Padahal biaya yang dibutuhkan tidak melebihi Rp 1,2 triliun.

"Ada dokter bedah spesialis mau bedah di Kepulauan Seribu juga enggak ada ruang operasi. Berapa bangun ruang operasi 1 unit? Cuma Rp 5,7 miliar. Lebih murah daripada 1 UPS," terangnya.

Dia pun merasa perlu membangun helipad di Kepulauan Seribu. Sehingga, jika ada pasien yang sakit keras dan ombak sedang besar, dapat dibawa ke RSUD Koja yang juga telah memiliki helipad.

"Sewa helikopter insidentil sekitar Rp 400 juta per 2 bulan. RSUD Koja sudah ada helipad tapi Pulau Seribu belum ada, harus dibangun. Supaya kalau ombak besar, orang yang sakit bisa dibawa pakai helikopter ke (RSUD) Koja. Tapi itu tidak bisa dianggarkan karena dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) enggak ada," kata Ahok.

"Ketika ditanya (ke dinas) jawabannya dipikir uang tidak cukup. Tidak boleh (begitu) karena kalau soal rumah sakit semua harus dicukupi. Tidak ada istilah semua dinas harus dipotong 20 persen. Itu bukan berbasis kinerja. Nah berbasis kinerja itu, harus sesuai visi dan misi," sambungnya.

Ahok menuturkan, anggaran untuk Dinas Kesehatan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 cukup besar karena mencapai di atas 20 persen. Sedangkan anggaran paling besar ada di Dinas Pendidikan DKI disusul kemudian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

"Dinas Kesehatan besar, hampir di atas 20 persen. Kalau anggaran terbesar ada di Pendidikan karena rehab banyak sekolah. Yang cukup besar juga di Perumahan karena bangun puluhan tower (rusun)," tutup Ahok. (mok/bar)