Anggota MKD DPR berjumlah 17 orang. MKD berisi perwakilan fraksi-fraksi di DPR. Fraksi parpol pendukung pemerintah punya delapan orang anggota di MKD, masing-masing satu pimpinan dan dua anggota dari PDIP, satu dari Hanura, satu dari NasDem, satu dari PKB dan dua dari PAN.
Sementara itu PPP yang sebagian anggota berada di parpol pendukung pemerintah dan sebagian lagi di KMP hanya memiliki seorang anggota. Partai Demokrat yang bakal sangat penting jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting punya dua anggota di MKD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Β
1. (Ketua) Surahman Hidayat dari Fraksi PKS berasal dari dapil Jawa Barat X
2. (Wakil Ketua) Hardisoesilo dari Fraksi Partai Golkar dari dapil Jawa Timur III
3. (Wakil Ketua) Junimart Girsang dari Fraksi PDIP dari dapil Sumut III
4. (Wakil Ketua) Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra dari dapil Banten III
5. Ahmad Riski Sadig dari Fraksi PAN dari dapil Jatim VI
6. Hang Ali Saputra Syah Pahan dari Fraksi PAN dari dapil Kalteng
7. Budi Supriyanto dari Fraksi Partai Golkar dari dapil Jateng X
8. Zainut Tauhid Sa'adi dari Fraksi PPP dari dapil Jateng IX
9. Muhammad Prakosa dari Fraksi PDIP dari dapil Jateng IX
10. Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat dari dapil Jatim VIII
11. Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat dari dapil Sumbar I
12. Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura dari dapil Sulteng
13. Muhammad Syafi'i dari Fraksi Partai Gerindra dari dapil Sumut I
14. Marsiaman Saragih dari Fraksi PDIP dari dapil Riau II
15. Dadang S Muchtar dari Fraksi Partai Golkar dari dapil Jabar VII
16. Acep Adang Ruhiat dari Fraksi PKB dari dapil Jabar XI
17. Fadholi dari Fraksi Partai NasDem dapil Jateng I
Setya Novanto dilaporkan Sudirman Said ke MKD terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam pembahasan kontrak Freeport dengan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Reza Chalid. Dalam transkrip percakapan ketiganya yang telah diserahkan ke MKD DPR, Novanto menyebut-nyebut nama Presiden Jokowi, Wapres JK, bahkan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan.
Novanto sendiri menampik dirinya meminta saham Freeport. Demikian pula Luhut Pandjaitan juga membantah pernyataan Novanto dalam transkrip tersebut. Presiden Jokowi dan Wapres JK mempercayakan sepenuhnya penyelesaian kasus ini ke MKD DPR.
(van/tor)











































