Babak Baru Sinetron 'Papa Minta Saham'

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut kasus pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said laksana sinetron politik. Dia pun meminta publik untuk menikmatinya.

"Kita nikmati saja semua proses karena ini bagaikan sinetron tentang perkelahian antar dua geng, geng ini kadang-kadang bersahabat, bersekongkol, di lain kesempatan mereka berantem," kata Rizal Ramli saat ditemui usai memberikan paparan "Core Economic Outlook 2015" di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015) pekan lalu.

Secara bersamaan di Istana Negara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir sebuah femona yang tengah menjadi sorotan di media sosial, yakni 'Papa Minta Saham'. Slogan 'Papa Minta Saham' menjadi trending topic di Twitter sebagai reaksi atas kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres JK yang diduga dilakukan oleh Novanto untuk meminta jatah saham ke PT Freeport.
Dugaan permintaan saham itu terungkap dalam transkrip rekaman pembicaraan antara Novanto, seorang pengusaha minyak Reza Chalid dengan Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin. Pertemuan mereka disebut terjadi pada 8 Juni 2015 di sebuah hotel di kawasan SCBD Senayan, Jakarta.

Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin merekam pertemuan tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Menteri ESDM Sudirman Said.
Transkrip rekaman itu dilampirkan Menteri ESDM Sudirman Said saat melaporkan kasus ini ke MKD.

Dan seperti sebuah sinetron, pertemuan Novanto dengan Presdir Freeport yang dilaporkan Menteri Sudirman itu kini memasuki babak baru. Pekan ini MKD akan memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Novanto.

Sebelum MKD bersidang, Novanto lebih dulu menggalang dukungan dari partai politik di kubu Koalisi Merah Putih. Pada Jumat (20/11/2015) kemarin petinggi partai politik yang tergabung dalam KMP berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Usai pertemuan antara petinggi KMP sikap Novanto berubah. Beberapa hari sejak transkrip rekaman yang menjadi bukti pelaporan pencatutan nama Presiden dan Wapres, Novanto tak pernah menyangkalnya, meski juga tak pernah mengakuinya.

Dia juga meladeni konfirmasi wartawan soal isi pembicaraan dalam rekaman tersebut. Misalnya saat dikonfirmasi detikcom tentang seorang pengusaha yang juga ada di transkrip rekaman percakapan itu.

Novanto bahkan menyebut bahwa pengusaha itu adalah Reza Chalid. Bahkan Novanto mengakui dia yang mengajak Reza bertemu Maroef Sjamsoeddin.

"Saya memang ajak karena Pak Reza punya pemikiran sangat curiga kepada CEO yang begitu intens pada keinginan CEO itu. Karena itu pertemuan hal biasa, bukan serius," kata Novanto Selasa 17 November lalu. Dia juga menyebut obrolan tentang "private jet, main golf dan happy-happy" hanyalah guyonan semata.

Soal pertemuan-pertemuannya dengan Presdir PT Freeport Indonesia, Novanto bahkan membeberkan tanggal dan lokasi pertemuan. Seperti tak ada yang disangkalnya, meski, sekali lagi, tak juga diakuinya soal dugaan pencatutan saham.

Namun sejak petinggi KMP bertemu, Novanto berubah sikap. Anggota DPR 4 periode ini lebih 'galak', tegas membantah soal rekaman, bahkan memberi sinyal untuk melakukan penuntutan terkait dugaan pencatutan.

"Saya merasa dizalimi. Setelah membentuk tim hukum, kami sampaikan evaluasi dengan tim hukum pribadi (terkait langkah hukum yang akan diambil -red)," ujar Novanto di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (20/11) kemarin. Pengacara yang ditunjuknya adalah Rudy Alfonso dan Johnson Panjaitan.

Novanto dengan tegas tak mengakui rekaman yang dijadikan bukti oleh Sudirman Said terkait dirinya. Bahkan Novanto menyebut rekaman itu hasil editan.

"Saya tidak pernah akui rekaman itu, belum tentu suara saya. Bisa saja diedit dengan tujuan menyudutkan saya. Saya merasa dizalimi," ujarnya.

Sementara sikap petinggi KMP juga mulai bulat soal kasus yang kini dihadapi Novanto. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, pihaknya menyerahkan kasus itu ke prosedur hukum yang berlaku.

"Kan sudah jelas semua, kita serahkan kepada prosedur yang berlaku," ujar Prabowo Subianto usai acara Deepvali di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015).

Segendang sepenarian, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) juga menyerahkan kasus ini ke MKD yang dipimpin Surachman Hidayat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, anggota KMP.

Melihat kuatnya pembela Novanto di MKD, publik pun mendesak agar sidang kode etik atas tuduhan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham itu digelar secara terbuka.  Di laman change.org muncul petisi agar MKD menggelar sidang kode etik Novanto secara terbuka.

Sejak dibuka pada Minggu kemarin, hingga hari ini Senin (23/11/2015) tercatat ada 17.805 netizen yang mendesak kepada MKD untuk menggelar sidang secara terbuka. Desakan agar sidang terbuka juga disuarakan tokoh-tokoh antikorupsi dan pro demokrasi.  "Dalam posisi DPR saat ini, tidak ada lagi kerahasiaan yang perlu dipelihara. Sebab satu-satunya cara untuk menyelamatkan DPR saat ini adalah dengan dengan dibukanya sidang seluas-luasnya kepada publik," tutur tokoh muda sekaligus pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti.

Akankah sidang MKD  berlangsung terbuka dan memberikan sanksi berat untuk Novanto atau justru memperpanjang episode Sinetron 'Papa Minta Saham'?

(erd/nrl)