ICW Berharap MKD Beri Sanksi Berat untuk Novanto

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan sudah pernah memberikan teguran untuk Ketua DPR Setya Novanto karena pertemuannya dengan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pekan depan rencananya MKD akan kembali memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto.

Kali ini terkait dengan pertemuan Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Dalam pertemuan itu Novanto diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta jatah saham.

Peneliti korupsi dan politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina berharap kali ini tak ada sanksi ringan untuk Novanto. Mengingat sidang kode etik ini adalah untuk kedua kalinya bagi politikus Partai Golkar itu.

"Yang pasti kami mendorong mahkamah kehormatan dewan untuk segera menindak dan memutuskan perkara ini dengan sangat adil dan kami anggap sanksi etik ringan itu tidak bisa lagi kepada Setya Novanto," kata Almas kepada wartawan di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (22/11/2015).

Bahkan ICW berharap Novanto dipecat atau diganti sebagai pimpinan DPR karena sudah dua kali melakukan pelanggaran kode etik. "Kita masih ingat bagaimana Setya Novanto itu sudah pernah ditegur oleh MKD dan ini sudah kedua kalinya yang berulang," kata Almas.

Pelanggaran kode etik kedua yang dilakukan Novanto, kata Almas, lebih berat karena mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

Novanto membantah telah mencatut nama Presiden serta Wakil Presiden untuk meminta jatah saham ke PT Freeport Indonesia. Dia dengan tegas tak mengakui rekaman yang dijadikan bukti oleh Sudirman Said terkait dirinya.

Bahkan Novanto menyebut rekaman itu hasil editan. "Saya tidak pernah akui rekaman itu, belum tentu suara saya. Bisa saja diedit dengan tujuan menyudutkan saya. Saya merasa dizalimi," ujarnya.

(slm/erd)