Desakan Agar Novanto Mundur Terus Menguat

Jakarta - Desakan agar Setya Novanto mundur dari jabatannya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat terus menguat. Tindakan Novanto bersama pengusaha minyak Riza Chalid menemui Presiden PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan kemudian diduga mencatut nama Presiden serta Wakil Presiden dinilai mengusik nurani publik.

Netizen yang menggulirkan petisi agar Novanto dipecat dari parlemen hingga Minggu (22/11/2015) hari ini sudah mendapatkan dukungan 69.483 orang.

Di dunia nyata desakan agar Novanto mundur juga tak kalah kuat. Sejumlah anggota DPR juga mendesak Novanto mundur. Anggota Fraksi Partai NasDem DPR Taufiqulhadi adalah salah satunya.

Apabila Novanto ngotot tak mau mundur, kata Taufiqulhadi, tak ada jalan lain Novanto harus dimundurkan lewat sanksi etik atau hukum.

"Mustahil dia mengundurkan diri, saya rasa orang seperti Pak Novanto ini seorang politisi yang sangat kawakan, sudah banyak makan asam garam. Tidak pernah berpikir untuk mundur apapun yang terjadi, kecuali dimundurkan!" ucap Taufiqhulhadi kepada wartawan, Minggu (22/11/2015).

Dimundurkan dimaksud adalah mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sedang memproses dugaan pelanggaran etik Novanto, agar memberikan rekomendasi pemberhentian atau Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Novanto.

Pada Jumat (20/11/2015) 4 orang anggota DPR menggulirkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto. Mereka adalah Adian Napitupulu (PDIP), Taufiqulhadi (NasDem), Inas Nasrullah dan Harvin Hakim Toha (PKB). Mereka menggulirkan mosi tidak percaya dan meminta Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR RI.

"Kalau juga tidak mengundurkan diri, maka rekomendasi MKD harus mengundurkan diri. Apabila tidak, kami akan lakukan tindakan berikutnya. Kami dorong Pansus Freeport," ucap Taufiqulhadi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11/2015).
 
Tindakah mosi tidak percaya itu ditanggapi oleh Politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman. Menurut dia, mosi tidak percaya muncul karena ada anggota DPR yang merasa kehormatannya terganggu karena dugaan kasus Novanto.

Mosi tidak percaya, kata Benny, lebih merupakan desakan agar Mahkamah Kehormatan DPR bekerja secara transparan dan akuntabel. "Ini (mosi tidak percaya) lebih pada desakan agar MKD bekerja secara transparan untuk mengembalikan kehormatan Dewan," kata Benny kepada detikcom, Minggu (22/11/2015).

Benny meminta masyarakat menghormarti apapun keputusan MKD terkait dugaan pertemuan Novanto dengan petinggi Freeport.

(bal/erd)