Selain Listrik, Perbaikan Infrastruktur Jalan di Karimunjawa Juga Dikebut

Jepara - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana Rp 6 miliar untuk infrastrukur jalan di Kepulauan Karimunjawa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seolah gregetan karena penganggaran infrastruktur sudah dilakukan dua kali namun gagal.

Gubernur Ganjar setelah tiba di bandara Dewadaru Karimunjawa langsung memantau infrastruktur jalan yang sedang dibangun. Pekan lalu Ganjar sudah meninjau dan hari ini kembali ke Karimunjawa untuk menemui menteri BUMN, Rini Soemarno yang berkunjung ke Karimunjawa bersama 119 CEO BUMN.

Baru beberapa ratus meter dari Bandara, Ganjar menghentikan laju mobilnya dan melihat jalan yang sudah diaspal serta selokan yang baru yang kering. Ganjar sempat menyindir DPU Kabupaten Jepara terkait pengerjaan infrastruktur di sana.

"Kurang cekat-ceket (kurang cepat). DPU-mu kurang pinter, sudah dialokasikan dua kali enggak jadi. Kalau umpama besok temen-temen mau ikuti gaya provinsi, buat Twitter! SMS center! Kalau ada aduan langsung turun," kata Ganjar kepada pegawai DPU Kabupaten Jepara yang ikut rombongan, Sabtu (21/11/2015).

"Ini marka dikasih setelah saya datang minggu lalu. Enggak gitu, ini bukan orde baru, ini ordenya Ganjar," imbuhnya.

Ganjar kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan kembali berhenti di lokasi pengaspalan. Proses pengaspalan di Karimunjawa masih menggunakan cara manual, dengan cara aspal dimasak di dalam tong karena sulit membawa alat berat khususnya untuk alat pengaspalan ke Karimunjawa.

Beberapa pekerja melakukan pengaspalan dengan cara manual (Angling/detikcom)

"Kualitas kelas memang tidak bisa kelas 1 karena tidak bisa bawa alat mobilisasi yg lebih besar. Ini gagal lelang dua kali. Ini problem yang dihadapi, maka kita minta Pemkab Jepara untuk mencari satu metode cara apakah nanti harga ditamabah atau tambah ongkos transportasi. Ini daerah remot tapi harus sama tidak boleh beda. Meski remot harus sama dengan Jepara, dengan Semarang biar tidak diskriminatif," terang Ganjar.

Meski demikian Ganjar memahami dana dari Pemkab Jepara tidak mencukupi untuk menangani Karimunjawa, oleh sebab itu Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran murni APBD di tahun 2014 dan anggaran perubahan APBD di tahun 2015. Namun keduanya tidak terlaksana sehingga ia berharap Bupati Jepara bisa membuat perencanaan yang lebih baik.

Para petugas bekerja melakukan pengaspalan jalan (Angling/detikcom)

"Minta pak Bupati buat perencanaan yang lebih baik. Sudah ingatkan Pak Bupati sudah dua kali kita berikan bantuan dua kali tidak jalan khsususnya yang perubahan. Kalau tidak sanggup bilang 'kami enggak sanggup, pak' maka tidak saya alokasikan. Tahun 2014 tidak bisa 2015 tidak bisa. Tapi yang murni sudah dilaksanakan," tandasnya.

Untuk tahun depan, Pemprov Jateng akan mengalokasikan Rp 6 miliar untuk infrastruktur di Karimunjawa. Jumlah tersebut hanya untuk jalan, karena saat ini memang hanya jalan di "kota" dan arah bandara yang lebih bagus.

"Kalau yang kemarin sebesar Rp 4 miliar. Kalau yang 2014 sebesar Rp 5 miliar enggak jadi terserap, balik. Yang murni Rp 4 miliar perubahanya malah Rp 5 miliar. Kemudian enggak sanggup. Tahun depan kita siapkan  Rp 6 miliar. Ini untuk jalan ini tok, belum yang lain," tegasnya.

Sementara itu Camat Karimunjawa, Taksin mengatakan jalan dari Bandara Dewadaru di Pulau Kemujan sudah diaspal sejauh 6 km hingga masuk pulau Karimunjawa. Sedangkan yang mendekati "kota" masih dikerjakan 3 km.

"Yang 6 km sudah. Yang masih proses dikerjakan itu dari makam Karimunjawa ke 'kota'. Itu ada 3 km, harus selesai tahun ini," kata Taksin.

Terkait pengerjaan pengaspalan yang masih dilakukan secara manual, Taksin mengakui memang butuh biaya ekstra jika harus mendatangkan seperangkat alat berat untuk mengaspal.

"Alat AMP enggak bisa masuk, mungkin cost-nya jadi banyak. Kan tidak hanya AMP-nya ada yang lain. Maka pengerjaannya pakai manual," imbuhnya.

Infrastruktur jalan memang menjadi salah satu permasalahan di Karimunjawa, namun Gubernur Ganjar menegaskan pihaknya masih fokus pada masalah utama yaitu pasokan listrik karena 1.700 warga Karimunjawa hingga saat ini belum bisa menikmati listrik 24 jam. Ditargetkan bulan Juli 2016 masalah listrik akan selesai setelah pengelolaan dipegang oleh PLN. (alg/hri)