Tolak BBM Naik, Rakyat Miskin Curhat ke DPR

Jakarta - Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (UPC) melakukan audience dengan Komisi VII DPR menolak kenaikan BBM dan mengeluhkan naiknya harga bahan pokok makanan.Rombongan yang mayoritas terdiri dari ibu rumah tangga dan sopir angkot ini diterima Ketua Komisi VII DPR RI, Agusman Effendi dari Fraksi Golkar di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2005). Mereka menyerahkan sembako yang berisi telor, beras, sayuran, minyak goreng sebagai simbol kebutuhan pokok yang telah naik. Salah seorang ibu rumah tangga bernama Eli, warga Muara Baru mengeluhkan harga beras yang naik dari Rp 2.500 menjadi Rp 3.000 di Pasar Muara Baru.Harga kebutuhan pokok lainnya, seperti gula pasir, minyak goreng, daging ayam dan kebutuhan lainnya juga naik begitu harga BBM dinaikan pemerintah."Itu baru kebutuhan makanan. Jadi tolonglah kepada komisi supaya dibatalkan kenaikan BBM ini," kata Eli.Warga lainnya, ibu Yati dari Cipinang Besar Utara Jakarta Timur mengeluhkan terbatasnya fasilitas kesehatan. Dirinya mengaku belum memperoleh kartu gakin (kartu keluarga miskin)."Bagaimana saya dapat kartu gakin, sementara KTP Jakarta saja saya tidak punya," keluhnya.Sopir jurusan Pamulang-Ciputat, Bambang mengatakan angkot rata-rata naik Rp 500 dan mengeluhnya banyaknya sarana jalan yang rusak. "Pungli-pungli juga makin banyak," ujar Bambang.Koordinator UPC Berkah Gamulia menilai negara sengaja memiskinkan rakyat yang sudah miskin dengan kebijakan menaikan BBM."Kami mendesak DPR untuk menggunakan semua hak politiknya baik angket, interpelasi dan lainnya untuk memaksa pemerintah membatalkan keputusan menaikan harga BBM dan mengembalikan harga BBM seperti semula," kata Barkah.Program komensasi BBM, lanjutnya, diharapkan dapat tepat sasaran. "Dari pengalaman, program kompensasi BBM seperti JPS tidak tepat sasaran," imbuhnya.Menanggapi hal tersebut, Agusman Effendi berjanji akan menindaklanjuti. "Ini menjadi perhatian, kami sudah mendengar dan data ini kami kumpulkan untuk rapat dengan pemerintah selanjutnya," ujar Agusman.Sony Keraf, anggota Komisi VII dari Golkar menyampaikan hal yang sama. "DPR saat ini sedang mempersiapkan sikap mengenai kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Dalam satu hari akan bisa mendengar bahwa DPR serius menanggapi suara aspirasi masyarakat," imbuhnya. (aan/)