Pemerintah Tak Berpihak pada Rakyat Kecil & pro-Pengusaha

Jakarta - Anggota Fraksi PAN DPR RI Dradjad Wibowo menilai pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil dan masih pro-pengusaha. Ini dibuktikan pada Januari lalu pemerintah menurunkan pajak pertambahan nilai barang mewah dan kini malah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).Hal ini disampaikan Dradjad Wiboso dalam diskusi mengenaikan kenaikkan harga BBM di Hotel Sahid Jaya, Jl. Sudirman, Jakarta, Kamis (3/3/2005). Diskusi juga menghadirkan Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) Hamunangan Ritonga sebagai pembicara.Menurut Dradjad, menaikkan harga BBM bukan satu-satunya cara menyelamatkan perekonomian negara. Hal itu juga bisa dilakukan dengan mengenakan pajak penggunaan BBM kepada penduduk yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Pajak dibebankan tiap tahun saat perpanjangan STNK dan dananya bisa dialokasikan untuk pusat maupun daerah.Argumen menaikkan harga BBM untuk mengurangi penyelundupan BBM ke Singapura juga tidak berdasar. "Sebab gap harga BBM antarkedua negara masih cukup tinggi. Sehingga walau harga BBM dinaikkan penyelundupan masih mungkin terjadi," kata anggota dewan yang juga ekonomini.Dradjad juga tidak yakin program kompensasi BBM akan berjalan baik. "Tidak yakin program kompensasi ini akan berhasil. Karena jangankan menghitung orang miskin, call center saja salah nomer," katanya menyindir tentang penggunaan nomer 5678 untuk SMS pengaduan soal BBM oleh Kominfo yang salah nomer.Sementara Ketua BPS Hamunangan Ritongan menjelaskan berdasarkan data BPS pada Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM tahun 2003, penerima kartu sehat hanya 26 persen dari jumlah orang miskin. Sisanya 74 persen justru dinikmati orang tidak miskin. Begitu juga untuk beasiswa, rakyat miskin hanya mendapat 33 persen, dan sisanya untuk orang tidak miskin.Program beras miskin juga hanya dinikmati rakyat miskin sebesar 25 persen, dan sisanya dinikmati rakyat tidak miskin. Kemudian kredit UMKM hanya dinikmati orang miskin sebesar 10 persen, sisanya oleh orang tidak miskin.Namun Hamunangan membenarkan data dari Freedom Institute, lembaga yang didirikan Aburizal Bakrie, bahwa konsumsi BBM lebih banyak oleh rakyat tidak miskin. Untuk 2004 rakyat tidak miskin mengkonsumsi BBM 4 liter per bulan, sedang rakyat miskin hanya mengkonsumsi 1,9 liter per bulan. (gtp/)