4 Anggota DPR Lintas Fraksi Gulirkan Mosi Tidak Percaya ke Novanto

Jakarta - Desakan agar ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri makin meluas, kali ini sebanyak 4 anggota DPR dari fraksi berbeda siap menggulirkan mosi tidak percaya kepada Setya Novanto agar mengundurkan diri.

"Kami telah siap untuk melakukan mosi tidak percaya kepada ketua DPR RI Bapak Setya Novanto agar dia segera mengundurkan diri," ucap anggota Fraksi NasDem Taufiqulhadi dalam jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Turut hadir memberikan pernyataan 3 anggota DPR lainnya, Adian Napitupulu (PDIP), Inas Nasrullah (Hanura), Inas Nasrullah (Hanura) dan Harvin Hakim Toha (PKB). Mosi tidak percaya itu disuarakan atasnama anggota, bukan fraksi. Secara resmi mosi itu akan dipaparkan Senin (23/11) nanti.

Taufik mengatakan, tindakan Novanto yang untuk kedua kalinya dilaporkan ke MKD karena diduga melanggar etik tidak bisa terus menerus dibiarkan. Karena pada saat yang bersamaan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada DPR.

"Kami berpikir ada kesempatan melakukan perbaikan, tapi kita justru temukan pimpinan yang tidak mengarahkan kepada suasana yang lebih baik dengan perilaku yang menurut saya tidak patut," ujarnya.

Sementara anggota PDIP Adian Napitupulu menilai apa yang dilakukan Novanto sebagaimana laporan Sudirman Said, adalah tindakan di luar batasan. Novanto juga sudah beberapa kali disorot negatif oleh masyarakat.

"Kalau benar ada permintaan saham dan surat ke pertamina, kita jadi bingung. Pimpinan DPR kita satu sisi makelar, satu sisi tukang tagih. Kapan bangsa ini jalankan tugas dengan benar," kritik Adian.

Hal senada disampaikan anggota F-Hanura Inas Nasrullah. Dia heran masalah perpanjangan kontrak PT Freeport yang merupakan tugas komisi VII, namun dilakukan oleh Novanto dalam pertemuan informal sambil mengajak pengusaha minyak.

"Saya sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi sekarang di DPR, di mana pimpinan komandan DPR juga terlibat dalam upaya-upaya makelar atau saya sebut pemalakan. Upaya memalak Freeport," ujarnya.

"Padahal sesuatu yang berhubungan dengan Freeport disposisi saja ke komisi VII, tapi kenapa ketua DPR harus turun tangan," ucap anggota komisi VII itu.

Anggota Fraksi PKB Harvin Hakim Toha menambahkan kasus yang melibatkan Novanto dalam lobi dengan PT Freeport sama seperti saat menyelesaikan kasus pertambangan di Pongkor, Bogor.

Saat itu komisi VII sudah meninjau lokasi, namun seminggu kemudian tiba-tiba Novanto juga ke lokasi tanpa berkoordinasi dengan komisi VII yang menjadi bagian tugasnya.

"Cara-cara seperti ini sering dilakukan ketua DPR. Sekarang semua bisa lihat ada kasus Freeport, menurut saya sudah sering dilakukan ketua DPR cara yang tidak sesuai," ucap anggota komisi VII itu. (bal/tor)