"HMI telah memberikan contoh yang tidak baik kepada publik dengan meminta bantuan dari pihak swasta dan Pemprov Riau. Dengan nilai bantuan Pemprov Riau sebanyak Rp 3 miliar, indepedensi HMI mulai diragukan," kata pengamat publik, Dr Rawa El Amady alumni pengurus HMI Cabang Pekanbaru dalam perbincangan, Kamis (19/11/2015).
Menurut Rawa, kurang etis rasanya HMI dalam kongres meminta bantuan dari pihak swasta dan pemerintah. Apa lagi selama ini, HMI dikenal selalu mengkritisi kebijakan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peraih doktor bidang antropolig Universitas Indonesia ini, mengatakan, sangat menyayangkan sikap HMI yang menerima bantuan dari pihak swasta dan Pemprov Riau.
"Selama ini HMI teriak soal anggaran pemerintah yang boros dan tak tentu arah. Nah sekarang, HMI juga yang terima dana hibah dari pemerintah apa lagi pihak swasta," kata Rawa.
Masih menurut Rawa, HMI diminta transparan dalam pengumpulan dana publik. Selain terima dari Pemprov Riau Rp 3 miliar, ada dana Rp 4 miliar dari alumni dan pihak swasta.
"Pihak swastanya harus dibuka, siapa saja yang memberikan bantuan. Kalau alumni, tidak mungkin sampai sebegitu besarnya. Kalau sudah terima dari pihak swasta, semakin diragukanlah independennya," kata Rawa.
Bantuan Pemprov Riau terhadap HMI, dinilai Rawa juga bagian dari kooptasi. Pemerintah kemungkinan besar meminta HMI agar tidak terlalu mengkritisi kebijakan selama ini.
"Apa bedanya sekarang HMI dengan organisasi lainnya yang selalu meminta bantuan ke pemerintah dan swasta," kata Rawa.
Namun pernyataan Rawa soal independen itu dibantah pihak panitia Kongres HMI. Menurut Ketua Panitia Kongres HMI, Fat Haryanto, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan pemberian dana bantuan swasta dan Pemprov Riau.
"Kalau soal keraguan independen, HMI tidak akan terpengaruh dengan bantuan swasta dan Pemprov Riau. Kita akan tetap mengingatkan kebijakan pemerintah atau swasta," kata Haryanto.
(cha/dra)











































