MKD Diteror di Tengah Kasus Novanto, PAN: Tak Boleh Ada Intervensi!

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kini menangani kasus dugaan pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto. Fraksi PAN menegaskan tak boleh ada intervensi terhadap kerja MKD.

"Nggak boleh ada intervensi. MKD harus independen," kata Ketua Fraksi PAN DPR Mulfachri Harahap di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Menurutnya, MKD harus menunjukkan dengan objektif. Bila benar ada oknum DPR terlibat dalam kasus pencatutan nama Presiden ini, maka MKD juga harus terbuka menunjukkan faktanya ke publik, begitu pula sebaliknya.

"Saya mengimbau MKD menggunakan kesempatan ini untuk membangkitkan kembali citra dan wibawa DPR," kata Mulfachri.

PAN tidak ingin keputusan MKD menjadi kontraproduktif bagi parlemen. MKD didirikan untuk menegakkan wibawa parlemen.

"Momentum ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh MKD, menampilkan wajah parlemen sebenar-benarnya," ujarnya.



Di tengah pengusutan kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK oleh Ketua DPR Setya Novanto, MKD DPR menghadapi teror. MKD pun meminta dukungan masyarakat.

"Ini pesan kawan-kawan di MKD agar masyarakat kawal kami," kata Wakil Ketua MKD Junimar Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Junimart mengaku mulai ada intervensi dari pihak tak dikenal terkait hal ini. Ada yang mengirim SMS agar berhati-hati kalau bicara, ada pula yang meminta jangan terlalu terbuka kepada masyarakat.

"Saya banyak dapat telepon, SMS. Menyatakan jangan banyak bicaralah, begitu," kata politisi PDIP ini.

(dnu/tor)