Berkaca dari kasus pencatutan itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta partai politik untuk rutin melakukan evaluasi terhadap kader-kader mereka yang duduk sebagai wakil rakyat di Senayan. Hal tersebut agar kasus pelanggaran etik yang dilakukan anggota dewan bisa diminimalisir.
"Partai politik harus melakukan evaluasi dan tidak hanya dilepas begitu saja di parlemen. Apakah sudah menjalankan fungsinya dengan benar atau bagaimana," kata Peneliti ICW Almas Sjafira dalam diskusi 'Darurat DPR' di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jl Matraman Raya, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peneliti Para Syndicate Toto Sugiarto menyatakan apa yang dilakukan Setnov, jika benar meminta saham ke PT Freeport, maka telah memperburuk citra DPR. Di mana harusnya sebagai Ketua DPR, Novanto lebih mementingkan kepentingan rakyat.
"Sebagai Ketua DPR bagaimana kepentingan umum yang harusnya dilakukan terlebih dahulu, malah menunggangi posisi suci di republik ini," papar Toto. (rna/dra)











































