.webp)
Salah satunya diceritakan oleh Diah, seorang istri dari pegawai BNI di Hong Kong. Diah yang merupakan seorang dokter yang bekerja di Kementerian Kesehatan dan kini mengambil cuti itu mengusulkan tentang konsul kesehatan untuk KJRI Hong Kong.
"Saya kebetulan adalah seorang dokter, mengingat jumlah buruh migran cukup banyak, saya anggap concern kenapa tidak ada konsul kesehatan, masalah kesehatan cukup banyak, memang untuk asuransi kesehatan ada namun dari sisi kesehatan pekerja sampai nanti purna tugas, kita tidak tahu apa mereka cukup sehat atau mungkin membawa penyakit, ini sangat kurang, mungkin ini usulan saya," kata Diah di KJRI Hong Kong, Kamis (19/11/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi memang ada yang ingin saya tambahkan, saya di komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, mengenai usul diadakannya konsul kesehatan, saya akan usulkan ke menteri, hampir 2 minggu sekali bertemu dengan menteri," ucap Djoni.
Lalu anggota lainnya yang juga Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengatakan urusan ketenagakerjaan akan disampaikan pula ke Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Karding menyebut ide mengenai konsul soal kesehatan itu cukup baik.
"Saya kira ide soal konsul soal kesehatan ini saya kira ini baik, karena jumlah masyarakat cukup besar. Kita tidak bisa memilah-milah warga negara, baik di Indonesia maupun di luar negeri memiliki hak yang sama. Konsul ini saya kira akan mengatur problem-problem yang ibu bilang tadi. Akan saya sampaikan ke menteri ketenagakerjaan," kata Karding.
Kemudian curhatan lain muncul dari Reni yang bekerja sebagai staf imigrasi. Reni menyebut banyak TKI yang tak memiliki dokumen lengkap karena ditahan oleh perusahaan penyalur di Indonesia.
"Kebanyakan mereka itu bermasalah dengan data-data yang dipalsukan, setelah saya tanya apakah mereka bisa menyediakan ijazah, akta lahir, surat nikah, ditahan PT di Indonesia, dan kebanyakan PT sudah tutup, yang ada data yang sudah dipalsukan oleh PT, apakah pemerintah, yang menangani masalah ketenagakerjaan, apakah bisa melakukan tindakan tegas, untuk menahan dokumen resmi tersebut?" ucap Reni.
"Imigrasi itu harus menangkap sinyal, enggak bisa semuanya terbuka, ada sinyal, nah sebetulnya pemalsuan ini ya, tidak bisa ditanyakan pada orang yang bersangkutan, karena sudah berkomitmen dengan PT, nah ini sinyal bagaimana imigrasi mengambil tindakan secara sinyal juga, selidiki, dan pasti ketemu itu, dan imigrasi kan ada intelijen imigrasinya juga, nah ini yang harus bekerja, bahwa inilah keadaan yang membikin suasana menjadi keruh," ucap Oeso menanggapi. (dhn/hri)
