Darmo: Saya Tak Pernah Bertemu Presiden dan Novanto Bahas Freeport

Jakarta - Merasa namanya disebut-sebut di rekaman pembicaraan Setya Novanto-Reza Chalid dan Presdir Freeport, Darmawan Prasodjo (Darmo) angkat bicara. Dia mengaku tak tahu menahu pembicaraan ketiganya yang melibatkan pencatutan Presiden dan Wapres itu.

Nama Darmo ini disebut dua kali oleh Novanto dalam transkrip rekaman yang beredar di kalangan wartawan sejak Senin lalu. "Presiden Jokowi itu dia sudah setuju di sana di Gresik tapi pada pada ujung-ujungnya di Papua. Waktu saya ngadep itu, saya langsung tahu ceritanya ini waktu rapat itu terjadi sama Darmo,"  kata Novanto dalam transkrip pertemuan antara Novanto, Reza Chalid, dan Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin yang beredar di kalangan wartawan.

Darmo kemudian menegaskan bahwa dirinya tak pernah bertemu Presiden dan Novanto membahas kontrak Freeport. Dia mengaku tak tahu menahu soal pernyataan-pernyataan Novanto dalam pertemuan itu.

"Saya sama sekali tidak mengetahui tentang adanya pertemuan dimaksud (antara SN, MS & MR). Ditambah lagi, tidak pernah ada pertemuan antara saya,  Presiden, dan Ketua DPR mengenai PTFI. Untuk itu tidak relevan bagi saya memberikan keterangan lebih lanjut," kata Darmo dalam pesan singkat kepada detikcom, Kamis (19/11/2015).

Darmo atau Darmawan Prasodjo ditunjuk Luhut Pandjaitan menjadi Deputi I Bidang Monitoring dan Evaluasi saat Luhut menjabat Kastaf Kepresidenan. Pria ini merupakan lulusan dari Duke University, Amerika Serikat. Dia akrab disapa Darmo dan pernah bekerja di Gedung Putih Amerika Serikat.

Luhut mengaku memberikan tugas kepada Darmo untuk mengkaji langkah yang terbaik yang harus diambil pemerintah terkait kelanjutan kontrak PT Freeport. "Saya minta kepada Pak Darmo untuk melakukan kajian menganai apa yang terbaik langkah Presiden (soal Freeport)," kata dia.

Hasil kajian tersebut, kata Luhut, pihaknya tidak setuju dilakukan negosiasi di tahun 2015. "Pak Darmo itu sangat profesional dan melakukan tugasnya dengan baik sekali," papar Luhut.



Selain itu Darmawan adalah mantan caleg PDIP di dapil Jateng V. Darmawan gagal lolos ke DPR karena kalah suara dari Puan, Aria Bima dan Rahmad Handoyo. PDIP mendapat 3 kursi di Jateng V.

Nah, setelah Puan jadi anggota Kabinet Kerja, maka posisinya di DPR kosong, dan hingga November 2015 ini belum ada penggantinya. Alasan yang pernah diungkap PDIP, karena Puan ingin Darmawan yang jadi penggantinya di DPR, namun Darmawan yang sudah jadi penghuni Istana tak mau.

Diduga Puan ingin Darmawan menggantikan dirinya karena kompetensi pria yang lulus dari Duke University, Amerika Serikat, itu. Puan ditempatkan di Komisi VII yang membidangi masalah energi dan sumber daya alam. Darmawan yang dikenal sebagai seorang ekonom energi dan lingkungan bisa jadi dinilai cocok sebagai penggantinya.

Beberapa perusahaan energi terkemuka di Amerika Serikat pernah mengadopsi hasil karya Darmawan untuk menyusun strategi pengembangan bisnis perusahaan. Salah satu keahlian dan kefasihan Darmawan adalah tata kelola dan sistem fiskal migas.

Darmawan yang baru aktif di PDIP di tahun 2013 itu memang memiliki jalur karier di bidang energi. Dia pernah menjadi Chairman Millennium Development Goals 2012 UKP4 di Bali, Penasihat Kebijakan Fiskal Migas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Pengajar Global Executive Program Pertamina, Chief Economist di Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-I), Kepala Program Studi Green Economy di Surya University, dan Penasihat Energi Gubernur Jawa Tengah. (van/ndr)