Di Markas PBB, Dubes RI Pimpin Penanganan Masalah Perdagangan Orang

Wina - Dubes RI Rachmat Budiman terpilih untuk memimpin pertemuan Pokja Perdagangan Manusia di markas PBB Wina. Berikut ini isu-isu yang dibahas dalam pertemuan.

Pertemuan ke-6 Working Group on Trafficking in Persons (Kelompok Kerja Perdagangan Orang) digelar di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Wina, sejak Senin dan berakhir hari ini, Rabu (18 November 2015).

"Pada pertemuan ini dibahas secara khusus isu keterkaitan agen penyalur tenaga kerja dan biaya perekrutan bagi tenaga kerja dengan perdagangan orang," ujar Dubes kepada detikcom seusai menyampaikan sambutan pembukaan.

Menurut Dubes, dibahas juga koordinasi nasional dalam memerangi perdagangan orang, konsep kunci dalam protokol mengenai kerentanan, consent dan eksploitasi permintaan perdagangan orang sebagaimana terangkum dalam paper United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC (Kantor PBB urusan Narkoba dan Kejahatan).

Terpilihnya Dubes Rachmat Budiman sebagai Ketua Kelompok Kerja Perdagangan Orang tidak terlepas dari peran aktif Indonesia c.q. PTRI/KBRI Wina dalam fora dan aktifitas UNODC, khususnya dalam kerangka Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Pertemuan diawali sebelumnya dengan mengheningkan cipta untuk para korban tragedi serangan teroris di Beirut dan Paris baru-baru ini.

Sementara itu Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal selaku panelis utama menyampaikan akar permasalahan dari perdagangan orang, yang melibatkan agen penyalur kerja dan biaya-biaya siluman dalam penyaluran tenaga kerja.

Antara lain, lanjut Iqbal, lemahnya legislasi nasional di bidang ketenagakerjaaan, kurangnya pengawasan dan inspeksi ditambah kurangnya kapasitas dan pengetahuan pejabat dan penegak hukum atas isu perdagangan orang.

"Selain itu juga lemahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan ancaman kejahatan perdagangan orang," imbuh Iqbal.

Menurut Iqbal, untuk mengatasi kejahatan ini Indonesia antara lain telah melakukan penguatan legislasi, pembuatan perjanjian dengan negara lain, kampanye media serta sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai bahaya kejahatan perdagangan orang.

"Tak kalah penting, Indonesia mendorong pembentukan perjanjian bilateral sebagai bagian dari komitmen kerjasama internasional penanggulangan perdagangan orang," demikian Iqbal.

Pertemuan dihadiri oleh lebih dari 300 delegasi dari negara pihak dan negara anggota Protokol Perdagangan Orang, ditambah wakil dari organisasi regional dan internasional.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Duta Besar/Watapri Wina dan beranggotakan pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan KBRI/PTRI Wina. (es/hri)