Jelang Pilkada Serentak, Bawaslu Petakan Wilayah Kerawanan Pemilu

Jakarta - Pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2015 tinggal hitunggan hari. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan pemilihan berjalan lancar, salah satunya dengan memetakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

"IKP itu bertujuan untuk mendeteksi persoalan-persoalan dugaan pelanggaran, kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis, adanya manipulasi suara, kegagalan pelaksanaan tahapan dan mendeteksi kemungkinan terjadinya konflik sosial," ujar Komisioner Bawaslu Daniel Zukhron saat jumpa pers di Media Centre Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2015).

Lebih lanjut Daniel menyebutkan ada tiga variabel yang termasuk di dalam IKP yaitu variabel profesionalitas penyelenggara, politik uang dan pengawasan. Dalam variabel tersebut terdapat beberapa indikator kerawanan yang meliputi akurasi data pemilih, logistik pemungutan suara hingga kerawanan keterlibatan aparatus negara.

"Dalam konteks tersebut maka kemudian dikluster berdasarkan fokus pengawasan dari yang sifatnya data indikator kerawanan TPS dengan persoalan data pemilih. Jadi yang diawasi dari awal sampai sekarang dipelototi oleh Panwaslu," terang Daniel.

Daniel lalu menunjukkan bagan-bagan TPS rawan berdasarkan hasil pemetaan pilkada sebelumnya melalui proyektor. Data-data TPS ini berdasarkan evaluasi Bawaslu pada Pilgub yang sudah dilaksanakan tahun ini. Berikut datanya.

Komisioner Bawaslu Daniel Zukhron (Foto: Aditya Mardiastuti/detikcom)

Beberapa kota dengan TPS rawan akurasi data pemilih tertinggi yaitu Kalimantan Utara (494 TPS), Sulawesi Utara (478) dan Kepulauan Riau (477).

TPS rawan ketersediaan Logistik Pemilu meliputi Sumatera Barat (437 TPS), Kalimantan Utara (440) dan Kalimantan Selatan (402).

TPS Rawan Politik Uang meliputi Bengkulu (1102 TPS), Kepulauan Riau (986) dan Kalimantan Utara (819).

TPS rawan keterlibatan penyelenggara negara meliputi Bengkulu (1368 TPS), Kalimantan Utara (583) dan Sulawesi Utara (335).

TPS rawan ketaatan prosedur pemungutan dan penghitungan suara meliputi Sulawesi Utara (551 TPS), Kalimantan Utara (468) dan Kepulauan Riau (253).

"Panwaslu kita perintahkan jauh-jauh hari untuk pelototi daerah-daerah itu. TPS soal akurasi DPT. Persoalan logistik mata rantai dari sekarang kan pencetakan di perusahaan-perusahaan sampai pada distribusi dan lanjutannya kita pastikan harus dilakukan pengawasan," terang Daniel.

KPU berencana akan menggelar serentak seluruh Pilkada yang masa jabatan pemerintahannya berakhir 2015 dalam satu waktu. Berdasarkan data terbaru, total ada 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota yang akan menggelar Pilkada sepanjang tahun 2015. (slm/slm)